Taliban Ingin Penyelesaian Politik untuk Pemerintahan Islam
DOHA, SATUHARAPAN.COM-Para pemimpin senior Afghanistan berada di Qatar untuk membicarakan perdamaian dengan Taliban. Sementara itu, pada hari Minggu (18/7) pemimpin Taliban mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa gerakan pemberontak menginginkan penyelesaian politik untuk perang Afghanistan selama beberapa dekade.
Namun demikian, hanya ada sedikit tanda-tanda akan terjadi kesepakatan politik, karena pertempuran di distrik Afghanistan berlanjut di lusinan provinsi dan di kota-kota. Juga ada ribuan orang yang mencari visa untuk pergi meninggalkan negaranya.
Sebagian besar dari mereka takut bahwa penarikan terakhir pasukan Amerika Serikat dan NATO setelah hampir 20 tahun akan menjerumuskan negara mereka yang dilanda perang ke dalam kekacauan yang lebih dalam.
Milisi yang memiliki sejarah brutal telah dibangkitkan untuk melawan Taliban tetapi kesetiaan mereka adalah kepada komandan mereka, banyak dari mereka adalah panglima perang sekutu AS, yang pengikutnya sering berbasis pada kelompok etnis.
Hal ini telah meningkatkan momok perpecahan yang semakin dalam antara banyak kelompok etnis Afghanistan. Kebanyakan anggota Taliban adalah etnis Pashtun dan di masa lalu telah terjadi pembunuhan brutal oleh satu kelompok etnis terhadap kelompok lainnya.
Sementara itu dalam pernyataannya menjelang hari raya Idul Adha, pada hari Selasa, Mawlawi Hibatullah Akhundzada, pemimpin Taliban, mengatakan Imarah Islam (sebutan untuk pemerintahan mereka) lebih menyukai penyelesaian politik.
“Terlepas dari keuntungan dan kemajuan militer, Imarah Islam sangat mendukung penyelesaian politik di negara ini, dan setiap peluang untuk pembentukan sistem (berdasarkan) Islam,” katanya.
Taliban Ingin Pemerintahan Islam
Tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa kedua pihak telah melunakkan posisinya, bahkan ketika delegasi tingkat tertinggi yang pernah dikirim oleh Kabul, yang dipimpin oleh Abdullah Abdullah, kepala dewan rekonsiliasi nasional negara itu, berada di Doha untuk memulai negosiasi perdamaian yang telah terbengkalai selama berbulan-bulan.
Pernyataan Akhunzada berulang kali merujuk pada Imarah Islam, namun nama itu menjadi sumber perdebatan. Awal tahun ini di Moskow, AS, Rusia, China, dan Pakistan menandatangani pernyataan bersama yang mengatakan bahwa mereka tidak mendukung kembalinya Imarah Islam, namun Taliban tetap teguh dalam penolakan mereka untuk menerima “Republik Islam” sebagai nama Afghanistan.
Pernyataan Akhunzada merujuk pada pemberlakuan sistem Islam tanpa menjelaskan apa artinya dan bagaimana perbedaannya dengan sistem Republik Islam Afghanistan.
Dia berjanji untuk mendukung pendidikan, tetapi untuk anak perempuan dia mengatakan “Imarah Islam akan… berusaha untuk menciptakan lingkungan yang sesuai untuk pendidikan perempuan dalam kerangka hukum Islam yang luhur.”
Pendidikan bagi Perempuan
Dia tidak mengatakan bagaimana hal itu berbeda dari lembaga pendidikan yang telah didirikan selama 20 tahun terakhir dan apakah perempuan akan diberikan kebebasan untuk bekerja di luar rumah mereka dan bergerak bebas tanpa ditemani oleh kerabat laki-laki.
Dia mengatakan Taliban telah memerintahkan komandan mereka untuk memperlakukan warga sipil dengan hati-hati, untuk melindungi institusi dan infrastruktur, namun muncul kasus sekolah dibakar dan perempuan dibatasi di rumah mereka dan beberapa gedung pemerintah bahkan diledakkan.
Taliban membantah laporan penghancuran oleh komandan mereka yang mengatakan bahwa rekaman yang ditampilkan sudah tua dan menuduh pemerintah melakukan propaganda.
Sementara itu di Doha, putaran pertama pembicaraan diadakan pada hari Sabtu, dengan putaran kedua akan dimulai pada Minggu sore.
Utusan perdamaian Washington, Zalmay Khalilzad, juga berada di Doha dan pada konferensi pekan lalu di Tashkent menyatakan harapan untuk pengurangan kekerasan dan mungkin gencatan senjata tiga hari selama liburan Idul Fitri.
Dengan penarikan AS lebih dari 95 persen selesai, masa depan Afghanistan tampaknya terperosok dalam ketidakpastian. (AP)
Editor : Sabar Subekti
![Ukraina Desak Mongolia Tangkap Putin Berdasarkan Surat Perintah ICC](/uploads/cache/309x206_news_13_1725169262.jpg)
Ukraina Desak Mongolia Tangkap Putin Berdasarkan Surat Perin...
KIEV, SATUHARAPAN.COM-Ukraina mendesak Mongolia pada hari Jumat (30/8) untuk menangkap Presiden Rusi...