Taliban: Tidak Ada Rencana Cabut Larangan Pendidikan bagi Perempuan

KABUL, SATUHARAPAN.COM-Taliban memandang pemerintahan mereka di Afghanistan sebagai tanpa akhir, member legitimasi hukum Islam dan tidak menghadapi ancaman yang signifikan, kata kepala juru bicara mereka dalam sebuah wawancara yang menandai ulang tahun kedua pengambilalihan Taliban atas negara itu.

Dia juga mengindikasikan larangan pendidikan terhaap perempuan akan tetap berlaku. Zabihullah Mujahid mengesampingkan pertanyaan dari The Associated Press tentang pembatasan pada anak perempuan dan perempuan, dengan mengatakan status quo akan tetap ada.

Larangan bagi anak perempuan bersekolah di atas kelas enam adalah yang pertama dari serangkaian pembatasan yang sekarang menjauhkan perempuan Afghanistan dari ruang kelas, sebagian besar pekerjaan, dan sebagian besar kehidupan publik.

Taliban merebut kekuasaan pada 15 Agustus 2021, ketika pasukan Amerika Serikat dan NATO menarik diri dari negara itu setelah perang selama dua dekade.

Untuk menandai hari jadi, hari Selasa, 15 Agustus, dinyatakan sebagai hari libur umum. Perempuan, sebagian besar dilarang dari kehidupan publik, tidak ikut serta dalam perayaan tersebut.

Di selatan kota Kandahar, tempat kelahiran spiritual Taliban, personel militer berpose dengan kendaraan lapis baja.

Para pemuda berkeliling kota dengan sepeda, sepeda motor dan mobil, mengibarkan bendera dan mengacungkan senjata. Balita memegang bendera Taliban putih kecil dengan foto Menteri Pertahanan Maulvi Mohammad Yaqoob di pojok kanan bawah.

Di ibu kota, Kabul, truk pick-up yang penuh dengan laki-laki dan anak laki-laki melintasi kota. Para pria mengerumuni Martyrs Square, berswafoto dan memanjat ke sebuah monumen. Anak laki-laki berpose dengan senapan.

Selama dua tahun terakhir, semakin terlihat bahwa pusat kekuasaan ada di Kandahar, rumah pemimpin tertinggi Hibatullah Akhundzada, bukan di pemerintahan pimpinan Taliban di Kabul.

“Tidak Ada Pemberontakan”

Wawancara dengan Mujahid berlangsung hari Senin malam di sebuah studio TV di bekas kompleks militer di Kandahar. Misi PBB di Afghanistan dan departemen pemerintah lokal terletak di dekatnya.

Juru bicara Taliban tiba dengan SUV putih, ditemani oleh seorang penjaga dan seorang pengemudi. Dia berbicara dengan tenang dan sopan, mengacu pada poin-poin pembicaraan Taliban tentang isu-isu seperti hak-hak perempuan dan pengakuan internasional.

“Tidak ada istilah tetap untuk pemerintahan Islam,” katanya tentang pemerintahan Taliban, yang dia klaim mendapat legitimasi dari hukum Islam, atau Syariah. “Itu akan berlaku selama mungkin dan selama emir (pemimpin tertinggi) tidak disingkirkan karena melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Syariah.”

Mempertimbangkan setelah dua tahun, Mujahid mengatakan pemerintahan Taliban tidak menghadapi ancaman dari dalam atau luar negeri. Dia mengklaim pemerintah saat ini bertindak secara bertanggung jawab, dan bahwa rakyat Afghanistan mendambakan konsensus dan persatuan.

“Tidak perlu ada yang memberontak,” kata Mujahid.

Dalam sebuah pernyataan hari Selasa, pemerintah Taliban mencatat apa yang dianggapnya sebagai pencapaiannya, termasuk memulihkan rasa aman pribadi dan kebanggaan nasional.

Pernyataan itu tidak menyebutkan puluhan ribu warga Afghanistan yang melarikan diri setelah pengambilalihan atau kemerosotan ekonomi yang parah dan kemiskinan yang semakin parah karena bantuan internasional mengering.

Mujahid enggan membahas pembatasan pada anak perempuan dan perempuan, mengesampingkan pertanyaan tentang masalah tersebut sebagai pengulangan dan mengatakan tidak ada gunanya membicarakannya kecuali ada pembaruan.

Dia memang menyarankan perubahan tidak mungkin.

Dalam percakapan dengan diplomat asing dan pejabat lembaga bantuan, Taliban biasanya menghindari mengatakan mereka menentang pendidikan perempuan pada prinsipnya, sebaliknya dengan alasan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak sumber daya dan waktu untuk memungkinkan pemisahan jender di ruang kelas dan kampus universitas, sejalan dengan interpretasi mereka tentang Syariah.

Mujahid mempresentasikan argumen ini dalam wawancara, mencatat bahwa “semuanya akan berada di bawah pengaruh Syariah.”

Ditanya mengapa Taliban tidak mendaftarkan negara-negara mayoritas Muslim dengan sistem berbasis Syariah untuk memulai kembali pendidikan perempuan, dia mengatakan Taliban tidak membutuhkan bantuan orang lain.

Akhundzada, pemimpin tertinggi, dipandang sebagai kekuatan utama di balik larangan ruang kelas yang dikeluarkan secara tidak terduga pada Maret 2022, seperti yang dikatakan oleh menteri pemerintah yang berbasis di Kabul bahwa mereka bersiap untuk mengizinkan anak perempuan dari kelas tujuh ke atas untuk kembali ke sekolah.

Mujahid mengatakan ada ketidaksepakatan di antara para ulama tentang pendidikan perempuan, dan menyarankan bahwa menjaga keharmonisan di antara mereka lebih penting daripada mengembalikan anak perempuan dan perempuan ke ruang kelas.

Respons Internasional

Berbicara kepada wartawan di Washington, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menegaskan bahwa jalan menuju hubungan yang lebih normal antara Taliban dan negara-negara lain akan diblokir "kecuali dan sampai" hak perempuan dan anak perempuan didukung.

Prospek isolasi internasional dan kurangnya pengakuan sebagai pemerintah sah Afghanistan karena pembatasan perempuan dan anak perempuan bukanlah masalah mendesak bagi kepemimpinan Taliban, kata Mujahid.

“Interaksi kami dengan China, Rusia, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Pakistan dan negara-negara lain di kawasan itu resmi,” katanya. “Kami memiliki kedutaan, perjalanan, konsulat. Kami punya bisnis. Pedagang datang dan pergi dan mentransfer barang. Ini semua adalah hal yang berarti pengakuan pejabat.”

Badan-badan bantuan, kelompok-kelompok hak asasi dan PBB pekan ini mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pemerintahan Taliban dan memperingatkan krisis kemanusiaan yang mencengkeram penduduk Afghanistan.

World Vision mengatakan jumlah orang yang membutuhkan bantuan meningkat sekitar lima juta. Dikatakan 15 juta orang akan menghadapi tingkat kerawanan pangan "krisis" tahun ini, dengan 2,8 juta dalam kategori "darurat", tertinggi keempat di dunia.

Aliansi kelompok hak asasi, termasuk Amnesty International, mengatakan Taliban harus ditekan untuk mengakhiri pelanggaran dan penindasan dan harus diselidiki atas dugaan kejahatan berdasarkan hukum internasional, termasuk penganiayaan gender terhadap perempuan dan anak perempuan.

Di Jenewa, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan keprihatinan tentang kurangnya akses warga Afghanistan ke layanan kesehatan dasar. Juru bicara Dr Margaret Harris mengatakan 20 persen dari populasi menderita masalah kesehatan mental dan empat juta dari kecanduan narkoba dan gangguan terkait.

“Sebagian besar fasilitas kesehatan memiliki infrastruktur yang buruk, dan ada lebih sedikit petugas kesehatan yang memenuhi syarat karena imigrasi, pembatasan pergerakan dan pekerjaan perempuan, dan berkurangnya dana untuk membayar gaji dan menjaga agar fasilitas tetap buka,” kata Harris. (AP)

Editor : Sabar Subekti