Taliban Tingkatkan Hubungan dengan Organisasi Kriminal
NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - Taliban Afganistan meningkatkan hubungan transaksinya dengan pengedar narkoba, jaringan penambangan ilegal dan dengan penculik yang meminta tebusan, perkembangan yang mengkhawatirkan bagi pemimpin baru Afghanistan, ungkap sebuah laporan PBB pada Senin (9/2).
Kelompok Taliban yang menguasai pemerintahan Afganistan pada 1999 hingga 2011 kini bertindak layaknya kelompok kriminal.
“Perilaku mereka semakin brutal,” menurut laporan dari panel ahli PBB tentang Taliban.
Meski hubungan Taliban dengan pengedar narkoba telah terjalin sejak 1990-an, laporan tersebut juga merinci keterlibatan gerakan itu dalam mengontrol sumber daya alam, sehingga merampas pendapatan pemerintah pusat.
Tambang lapis lazuli di provinsi Badakhshan timur laut Afghanistan dikendalikan Taliban yang menuntut sekitar satu juta dolar Amerika (sekitar Rp 12,6 miliar) setiap tahun sebagai imbalan agar bisa diizinkan menambang tanpa khawatir akan serangan Taliban, ungkap laporan tersebut.
Selain itu, Taliban memperoleh 240.000 hingga 360.000 dolar Amerika (sekitar Rp 3,03 miliar hingga Rp 4,55 miliar) melalui pemerasan dari sopir truk yang membawa batu dari tambang yang terletak di area yang didominasi penduduk Tajik, Afganistan.
Taliban juga mengantongi dua pertiga pendapatan tambang kromit di provinsi Paktika bagian tenggara dan sekitar 16 juta dolar Amerika (sekitar Rp 202,3 miliar) setiap tahunnya dari tambang rubi di Jagdalak, timur Kabul, ungkap laporan tersebut.
Sandera yang ditangkap oleh Taliban kian meningkat sejak 2005, dengan tebusan yang dibayarkan berjumlah sedikitnya 16 juta dolar Amerika (sekitar Rp 202,3 miliar), menurut laporan tersebut.
“Skala dan kedalamaan kerja sama ini terbilang baru, dan terbangun melalui beberapa dekade interaksi antara Taliban dan pihak lain yang terlibat dalam aksi kejahatan,” ungkap laporan itu. (AFP)
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...