Teka-Teki Aktor Politik 4 November Jokowi dan SBY
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan untuk menurunkan tensi politik dan memperjelas duduk persoalan, Pemerintah sebaiknya mengungkap identitas aktor-aktor politik yang menunggangi aksi damai 4 November 2016 seperti yang dimaksud oleh Presiden RI Joko Widodo dalam pernyataan resminya pada hari Sabtu (5/11) dini hari.
“Tudingan Presiden Joko Widodo bahwa ada aktor politik yang menunggangi aksi damai itu membuat masyarakat terus bertanya-tanya,” kata Bambang di Jakarta, hari Sabtu (6/11).
Menurut Bambang masyarakat benar-benar dibuat bingung, karena baik Presiden Jokowi maupun mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sama-sama hanya menyajikan teka-teki yang tidak mudah untuk diterka. Dan, teka-teki ini membuat suasana politik makin tidak menentu.
“Teka-teki itu mulai disajikan oleh Presiden Jokowi ketika Presiden mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, pada hari Senin (31/10). Entah ada kaitannya atau tidak, SBY tiba-tiba menyambangi Menko Polhukam Wiranto pada Selasa (1/11), siang, dan malam harinya menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla,” kata dia.
Di luar dugaan, lanjut Bambang, keesokan harinya atau Rabu (2/11), SBY menyelenggarakan konferensi pers di Cikeas. Saat itu SBY mengatakan berbahaya jika ada informasi intelijen bahwa rencana aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) digerakkan atau didanai oleh pihak tertentu atau partai politik.
SBY juga berucap, “Kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol, melakukan seperti itu. Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, menghina, rakyat bukan kelompok bayaran," kata SBY.
“Masyarakat bingung, mengapa SBY tiba-tiba begitu emosional terkait rencana aksi damai 4 November itu. Apalagi, SBY juga tidak menyebut identitas pihak yang dituding membiayai aksi itu dan juga siapa yang menuduh,” kata dia.
Politisi Partai Golkar ini menilai saat membuat pernyataan resmi pasca unjuk rasa 4 November, Presiden menegaskan, ada aktor politik yang memicu kerusuhan dalam aksi damai itu. Pernyataan Presiden ini tentu saja memunculkan pertanyaan di ruang publik.
“Masyarakat penasaran dan ingin tahu siapa yang dituding Presiden. Bukankah negara kita negara hukum? Kita punya banyak pasal untuk bisa menjerat siapapun yang diduga menyebar kebohongan, fitnah, melakukan provokasi, makar dan lain-lain. Jadi, baik SBY maupun Jokowi bisa menempuh jalur hukum,” kata dia.
Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum
Dampak Childfree Pada Wanita
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Praktisi Kesehatan Masyarakat dr. Ngabila Salama membeberkan sejumlah dam...