Televisi Harus Bebas dari Fanatisme dan Radikalisme

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Idy Muzayyad menginginkan program siaran televisi dan lembaga penyiaran lainnya harus bebas dari nilai-nilai fundamentalisme dan unsur fanatisme.

"Ruang embrio sekecil apapun harus ditutup, kalau dibiarkan akan berkembang," kata Idy dalam talk show, "Peningkatan Peran Media Penyiaran dalam Pencegahan Paham ISIS", usai penandatanganan nota kesepahaman antara KPI dan BNPT, di  Hotel Sahid Jaya Jakarta, Jumat (18 /9).  

Idy memberi contoh  dua tahun lalu, KPI  menyikapi sebuah tayangan di televisi yang menghina dasar negara Pancasila. Akibatnya lembaa penyiaran tersebut mendapat sanksi, selanjutnya dalam kasus fanatisme yang berkaitan dengan tindakan terorisme KPI menginginkan lembaga penyiaran jangan memprovokasi keberadaannya.

Selain itu, Idy juga menyinggung tentang tayangan yang diberi sanksi KPI karena membandingkan keyakinan intra dan antar agama dan bisa itu berakibat pada pengkafiran pihak lain.

Salah satu cara menanggulangi bibit fundamentalisme, menurut Idy adalah edukasi kepada masyarakat melalui literasi media.

“Saat ini  sudah dilaksanakan KPI namun masih belum maksimal, karena masih membutuhkan dukungan dari lembaga penyiaran melalui iklan layanan masyarakat agar mengarahkan publik dalam gerakan masyakat sadar media,” dia menambahkan.

Sementara itu pengamat media Gun Gun Heriyanto menjelaskan dengan literasi media masyarakat akan lebih berdaya. Dengan masyakat yang berdaya akan mampu menghadapi segala informasi yang dianggap tidak sehat.

"Iya, dalam tayangan itu butuh unsur-unsur drama dalam memikat pemirsa. Tapi dalam kasus terorisme pemberitaannya bukan malah menjadi simplikasi. Padahal ada proses di dalamnya. Saya kira media dalam peliputan itu lebih profesional dan proporsional menyampaikannya kepada publik, jangan sampai pemberitaannya menjadi resonansi atas keberadaan terorisme," kata Gun Gun.

Menurut Gun Gun simplikasi peliputan terorisme akibat dari lemahnya media melakukan pemetaan isu. Padahal, menurut Gun Gun, untuk kasus ISIS misalnya, peliputan yang berlebihan justru akan membuat keberadaan ISIS akan menjadi eksis.

Acara yang dipandu oleh Fifi Aleyda Yahya itu juga menghadirkan Wakil Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad, Gun Gun Heryanto, dan artis Ikang Fawzi.

 Ikang Fawzi mengaku senang menerima ajakan preventif dalam penanggulangan terorisme. Menurutnya, masalah itu adalah masalah bersama dan harus melibatkan semua pihak. "Seniman kadang hanya diajak setelah kejadian, jarang diajak sebelum atau kegiatan preventif penanggulangan terorisme," kata Ikang.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Saud Usman Nasution menyebut  pendekatan penanggulangan dan pencegahan terorisme oleh negara dalam setiap rezim mengalami perubahan.

Pada masa Orde Lama menggunakan pendekatan militer, Orde Baru pendekatan intelijen, dan Reformasi dengan pendekatan hukum. "Pendekatan hukum ini belum mampu menyelesaikan masalah," kata Usman.

Dalam kondisi sosial masyarakat saat ini, menurut Usman, pendekatan yang paling baik dilakukan dengan model pendekatan kultural, budaya, deradikalisasi baik di dalam dan di luar tahanan. Dalam Usman menjelaskan, dalam penanggulangan terorisme juga memperhatikan banyak unsur, baik itu istri dan keluarga terduga/tersangka, pendukung dan para simpatisannya. Menurutnya, dalam penanggulangan lembaganya adalah yang mengurusi bagian kebijakan. "Ini menjadi tugas kita bersama dalam menanggulanginya. Untuk itu kami lakukan kerja sama dengan berbagai pihak sebagai upaya preventif," kata Usman.

Untuk kalangan media, Usman berpesan, agar dalam peliputan jangan sampai media teledor dalam menyiarkan benih-benih terorisme, baik itu disengaja maupun tidak. Maka untuk kebutuhan pelipuan terorisme, menurut Usman, lembaganya siap menyiapkan narasumber yang kompeten di bidangnya, agar jangan sampai saat peliputan, apalagi dengan model siaran langsung, bila salah narasumber bisa menyesatkan penonton dalam melihat sebuah kasus. (kpi.go.id)

Editor : Bayu Probo