Teras: Sikapi Pemilihan Pemimpin DPR Secara Elegan

PALANGKARAYA, SATUHARAPAN.COM – Mantan anggota DPR RI Agustin Teras Narang mengharapkan semua pihak menyikapi proses sidang paripurna pemilihan pemimpin DPR RI periode 2014-2019 secara elegan.

Apa yang terjadi di DPR RI merupakan dinamika politik serta fakta sejarah dalam bernegara sehingga harus dihargai, kata Teras Narang yang juga Gubernur Kalimantan Tengah itu di Palangkaraya, Kamis (2/10).

“Tentu ada kekecewaan dan kesedihan, namun hal tersebut harus dialami bangsa ini serta pada akhirnya wajib dijalani bahkan dilewati karena pemerintahan tidak boleh berhenti,” dia menambahkan.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, proses pemilihan pemimpin DPR harus dijadikan pemerintahan lima tahun mendatang sebagai semangat untuk tetap menunaikan tugas serta kewajibannya guna menyejahterakan kemakmuran serta mencerdaskan kehidupan berbangsa.

Teras mengatakan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang telah diamanahkan rakyat Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa jabatan 2014-2019 harus mampu menjalankan tugas secara arif, bijaksana, dan adil untuk kepentingan rakyat.

“Pemerintahan Jokowi-JK juga harus mampu berkomunikasi yang positif dan konstruktif secara cerdas serta elegan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPR RI,” kata dia.

Mantan Ketua Komisi II dan III DPR RI periode 1999-2004 dan 2004-2009 itu mengatakan terpenting dari semua itu, pemerintahan Jokowi-JK harus transparan terhadap rakyat tentang apa yang sedang dan akan dilakukan untuk kemaslahatan rakyat.

Hal itu dilakukan, lanjut dia, tentunya dengan semangat gotong royong dan musyawarah mufakat melalui para menteri yang profesional, andal, jujur, terpercaya, dan negarawan, serta jam terbang tinggi di bidang masing-masing.

“Saya meyakini seluruh rakyat Indonesia sangat menginginkan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan apabila dilakukan secara benar dan transparan pasti akan didukung rakyat, termasuk DPR,” demikian Teras.

Sekjen: PKB “Walk Out” Demi Marwah DPR

Sekretaris Jenderal DPP PKB M Hanif Dhakiri mengatakan sikap “walk out” Fraksi PKB pada sidang paripurna DPR, Rabu (1/10) malam, diambil demi menjaga marwah dan martabat DPR sebagai lembaga negara.

“Kita sedih, sidang paripurna pertama yang disaksikan jutaan rakyat Indonesia itu begitu amburadul. Banyak hal mulai dari pemimpin sidang yang tidak kapabel, agenda tidak jelas, hak anggota untuk bicara diabaikan, tata tertib yang belum disahkan, hingga mikrofon yang mati sehingga membuat ricuh,” katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.

Menurut Hanif sangat memprihatinkan bahwa pelantikan DPR baru pada Rabu (1/10) pagi yang berlangsung khidmat diakhiri dengan pemaksaan dan diktator mayoritas.

“Jujur harus dikatakan bahwa sidang paripurna pertama dini hari tadi tak memenuhi kelayakan sebuah sidang lembaga negara yang terhormat,” katanya.

Sejak rapat konsultasi pertama antara wakil-wakil partai, kata dia, kesepakatan mengenai agenda paripurna pertama tidak berhasil dicapai. Bahkan, rapat konsultasi itu pun belum pernah ditutup.

“Kok bisa-bisanya dipaksakan langsung paripurna. Kita jadi bertanya ke mana tradisi kebersamaan dan kearifan politik di dalam DPR sekarang? Di mana penghargaan atas minoritas politik dalam sebuah demokrasi yang elegan?” ujarnya.

Hanif mengatakan tempo hari demokrasi Indonesia mengalami kemunduran karena keputusan pilkada lewat DPRD yang tak selaras dengan kehendak rakyat.

“Dan tadi malam demokrasi dibuat makin mundur dengan tontonan tak elok yang mengabaikan aturan, meniadakan kebersamaan, dan memperlihatkan kuasa diktator mayoritas,” katanya.

Menurut Hanif, PKB merasa perlu untuk mengoreksi semua itu dengan jalan “walk out” agar marwah dan kehormatan DPR sebagai lembaga negara tetap terjaga. (Ant)