Terkait Korupsi E-KTP, KPK Geledah Kemendagri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (E-KTP) tahun anggaran 2011-2012.

“Tadi terkait dengan penyidikan ini ada penggeledahan di sejumlah tempat, di antaranya di kantor Ditjen Dukcapil di Kalibata Jakarta Selatan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (22/4).

KPK hari ini mengumumkan telah menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka kasus tersebut.

KPK menduga Sugiharto sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyalahgunaan kewenangan terhadap proyek dengan anggaran Rp 6 triliun tersebut.

“Seperti yang selalu dilakukan KPK dalam kaitan dengan proses penyidikan, akan ada pengembangan nanti, sejauh mana pihak-pihak lain yang terlibat. Tapi tergantung sejauh mana temuan pengembangan penyidik, apakah ada dua alat bukti yang cukup yang kemudian bisa disimpulkan ada atau tidak pihak lain yang terlibat,” tambah Johan.

Informasi kasus tersebut menurut Johan berasal dari laporan masyarakat pada 2012.

“Ini pengaduan masyarakat, jadi tentu salah satu informasi bisa jadi didapat dari M Nazaruddin, tapi laporan itu bukan dasar melakukan penyelidikan. Sudah ada pengaduan yang pernah disampaikan ke KPK oleh kelompok masyarakat,” jelas Johan.

Mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin pada September 2013 pernah mengadukan dugaan korupsi dalam proyek E-KTP kepada KPK antara lain mengenai aliran dananya yang disebut mengalir ke sejumlah anggota DPR seperti bendahara umum Partai Golkar Setya Novanto yang menerima Rp 300 miliar, Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPR dan anggota sebesar 2,5 persen dari anggaran, Ketua dan Wakil Ketua Banggar 2,5 persen dari anggaran hingga Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mendapat 2 juta dolar AS melalui adinya Azmi Aulia Dahlan.

Namun Gamawan telah membantah penerimaan uang tersebut.

Dalam kasus ini, Sugiharto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsiderpasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 pasal 64 ayat (1) KUHP,” tambah Johan.

Pasal tersebut mengatur mengenai setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maupun setiap orang yang penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar.

Pemenang pengadaan E-KTP adalah konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaput yang mengelola dana APBN senilai Rp 6 triliun tahun anggaran 2011 dan 2012.

Program E-KTP ini secara nasional dilaksanakan dalam dua tahap yakni pada 2011 dan 2012. Tahap pertama dilaksanakan di 197 kabupaten/kota dengan target 67 juta penduduk telah memiliki KTP elektronik.

Program KTP elektronik di 197 kabupaten/kota ini ditargetkan mulai pada awal Agustus 2011, namun, pada pelaksanaannya, terdapat masalah terkait ketersediaan dan distribusi perangkat yang dibutuhkan.

Mendagri Hormati KPK

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penetapan salah seorang direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tersangka.

“Saya sangat menghormati Keputusan KPK tersebut karena sejauh ini KPK selalu (bersikap) profesional,” kata Gamawan melalui pesan singkatnya kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Dia juga menghormati seluruh proses hukum yang berjalan terkait pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP atau KTP el). “Mari kita menghormati proses hukum yang berjalan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Didik Suprayitno membenarkan penetapan status tersangka terhadap Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sugiharto terkait pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012.

“Sampai sekarang saya belum mendapat keterangan, jadi belum tahu alat bukti apa saja yang dibawa. Pak Irman (Dirjen Dukcapil) dan yang di Kalibata (Ditjen Dukcapil) belum bisa saya hubungi,” kata Didik ketika dihubungi secara terpisah.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan Sugiharto diduga menyalahgunakan wewenang ketika menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan proyek KTP elektronik tersebut.

“Setelah dilakukan gelar perkara terkait proses penyelidikan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik atau e-KTP maka didapat dua alat bukti yang cukup yang kemudian disimpulkan telah ada dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan pelaksanaan pengadaan e-KTP tersebut, ditetapkan S selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemendagri sebagai tersangka,” kata Johan.

Sugiharto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsiderpasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tersangka diduga melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, maupun setiap orang yang penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara. (Ant)