Tiga Fokus Pembinaan Bagi Warga di Rumah Susun

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menitik fokuskan tiga poin pembinaan yang akan diberikan bagi warga yang tinggal di rumah susun (rusun) maupun rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

“Ada aspek yang perlu diperhatikan. Pertama ekonomi atau usaha. Ada pedagag, dia warga Kampung Pulo yang pindah ke rusunawa dan tiga hari tidak jualan karena belum punya tempat. Ini miris kalau sudah tiga hari tidak jualan,” ujar Ika Lestari Aji, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI, di Balai Kota DKI, Senin (24/8).

Dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan pendataan di Rusunawa Jatinegara Barat, bagi warga yang semula berprofesi sebagai pedagang. Pemerintah akan menyiapkan gerobak-gerobak jualan yang terpusat di lantai dua rusunawa tersebut agar warga tak kehilangan mata pencaharian.

“Di lantai dua memang disiapkan untuk usaha. Kami minta Dinas KUMKMP siapkan gerobak-gerobak. Tapi nggak semua, hanya yang sebelumnya jualan saja. Kepala KUMKMP  janji sediakan gerobak yang diminta dari Jakarta Utara, dan akan diberikan untuk warga di Rusunawa Jatinegara Barat,” ujar Ika.

Saat ini, pemerintah tengah menghadapi kendala penataan tempat di Rusunawa Jatinegara Barat, yakni lokasi mana yang akan dijadikan zona sembako, kuliner, dan lain sebagainya. Namun, Ika mengatakan, untuk sementara waktu, warga boleh berjualan menggunakan meja-meja yang disediakan secara mandiri.

Selanjutnya, yang menjadi fokus Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah ialah persoalan kesejahteraan sosial. Ika meminta nanti setiap rumah susun memiliki yayasan. Yayasan ini ditunjuk sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah provinsi. Yayasan sosial diminta untuk membina warga dan mengadakan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan untuk anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia.

“Nanti seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, Red) berperan untuk menaruh kepanjangan tangannya di rumah susun. Kami minta segala fasilitas tersedia di rusun, termasuk pembuatan KTP, akta kelahiran, fasilitas kesehatan, klinik, pendidikan, fasilitasi olahraga, dan perpustakaan. Sarana ibadah juga perlu,” ujar Ika.

Fokus selanjutnya ialah persoalan lingkungan. Ika meminta Dinas Pertamanan dan Pemakaman turut  memberi pelatihan bercocok tanam, merawat lingkungan, hingga memberi pelatihan memandikan mayat. Selain itu, Ika juga menggandeng Dinas Kebersihan untuk mengajak warga menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah susun.

“Kita inginnya ini cepat dilakukan. Namun, SKPD kan harus menyesuaikan dengan kode rekening atau anggaran yang tersedia. Kalau nggak bisa SKPD, bisa CSR yang membantu,” ujar Ika. 

Editor : Bayu Probo