Tiongkok Hentikan Reklamasi Wilayah Laut China Selatan

KUALA LUMPUR, SATUHARAPAN.COM - Beijing pada hari Rabu (5/8) menyatakan telah berhenti membangun pulau buatan di wilayah sengketa Laut China Selatan yang sebelumnya memicu kecaman keras dari sejumlah negara tetangga, termasuk Amerika Serikat.

"Tiongkok telah berhenti. Silakan memeriksa kebenaran ini. Gunakan pesawat terbang dan lihatlah sendiri," kata Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi kepada para wartawan di sela-sela acara pertemuan antar-menteri luar negeri anggota ASEAN di Kuala Lumpur.

Meski demikian, sejumlah sumber diplomatik mengatakan bahwa Tiongkok akan tetap memperjuangkan pembangunan di atas pulau-pulau yang telah selesai dibuat.

Tiongkok sendiri sebelumnya telah memicu ketegangan di Asia Tenggara karena menciptakan pulau-pulau buatan di atas laut sengketa dan membangun fasilitas militer di sejumlah pulau baru itu.

Negara-negara tetangga seperti Filipina kemudian bereaksi keras karena menganggap tindakan Beijing sebagai pelanggaran atas komitmen dari pihak-pihak yang bersengketa untuk tidak melakukan hal yang berpotensi menyebabkan konflik.

Saat bertemu dengan menteri-menteri luar negeri Asia Tenggara di Kuala Lumpur pada Rabu, Wang mengatakan bahwa reklamasi pulau telah selesai namun konstruksi di atasnya akan tetap berlanjut, demikian sumber diplomatik tersebut mengatakan.

Wang mengatakan bahwa proyek konstruksi itu akan mencakup pembangunan menara suar, fasilitas medis dan penyelamatan darurat, serta gedung meteorologi dan kelautan, kata sumber itu.

Tiongkok sendiri bukan anggota ASEAN namun Wang hadir di Kuala Lumpur sebagai undangan bersama sejumlah wakil negara lain seperti Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry.

ASEAN sudah sejak lama mendesak Beijing untuk membahas Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di Laut China Selatan demi membentuk seperangkat aturan yang mengikat bertujuan mencegah konflik bersenjata. 

Beijing tidak tertarik karena lebih memilih berunding secara terpisah dengan negara-negara yang terlibat sengketa. Namun mereka mulai berubah sikap pada 2013 lalu dengan menyepakati "konsultasi" mengenai persoalan Laut China Selatan, dan bukan perundingan penuh.

Pada Rabu, Wang mendesak agar proses konsultasi itu dipercepat.

"Negara-negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan harus...mempercepat konsultasi Kode Perilaku dan secara aktif memperdalam langkah-langkah preventif untuk mengatur resiko maritim," kata Wang kepada para wartawan.

Sejumlah analis mengatakan bahwa tujuan sebenarnya Tiongkok adalah memperlambat proses pernyelesaian sengketa sementara di saat bersamaan membangun fasilitas militer di wilayah sengketa. (AFP)