Tito Pikul Beban Berat Benahi Polri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengamat Kepolisian Alfons Loemau menilai calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian akan memikul tanggung jawab yang berat untuk mampu membawa Polri ke arah yang lebih baik.

"Ekspektasi terhadap Tito besar. Semoga dia mampu bersikap tegas. Kalau dia terlalu toleran, nanti dia tidak punya wibawa. Semoga dia bisa punya sikap," kata Alfons, di Jakarta, hari Jumat (17/6).

Menurutnya salah satu yang harus diperbaiki di institusi Polri adalah budaya kolusi dan nepotisme. Contohnya, masih adanya praktik yang mengharuskan anggota polisi memiliki kedekatan dengan panitia atau mau memberikan sejumlah uang tertentu agar lebih mudah untuk melanjutkan sekolah.

Selain itu pihaknya mendapati bahwa budaya suap masih kental untuk membuat seseorang bisa diterima di Akademi Kepolisian (Akpol).

"Buka seluas-luasnya untuk orang ikut pendidikan. Jangan jadikan sekolah sebagai syarat untuk menduduki jabatan tertentu. Itu menyebabkan kekuasaan cenderung digunakan untuk korupsi," katanya.

Selain itu, kata dia, upaya pendekatan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani masalah kamtibmas juga harus diperbaiki. "Kulturnya harus bergeser dari pola represif ke pola preventif dan preentif," katanya.

Di sisi lain, menurutnya, ada setumpuk pekerjaan rumah (PR) yang ditinggalkan oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang belum selesai.

Kendati demikian, pihaknya optimistis jenderal bintang tiga itu mampu membawa angin segar bagi kepolisian karena melihat usia pensiun Tito yang masih lama yakni pada tahun 2022.

"Waktunya masih panjang. Dia punya cukup waktu untuk membenahi Kepolisian," katanya.

Senada dengan Alfons, Ismail Hasani, Direktur Riset Setara Institute & Pengajar Hukum Tata Negara, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hari Kamis (16/6) mengatakan penunjukan Tito sebagai calon Kapolri tunggal bukanlah sebagai hadiah naik pangkat semata melainkan beban berat.

“Tito yang dipersepsi reformis dan progresif adalah antitesis dan jalan tengah dari Kepolisian yang konservatif dan tarik menarik kepentingan dalam pencalonan Kapolri sebelumnya. Pilihan Jokowi atas Tito bukanlah tanpa risiko,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima satuharapan.com di Jakarta, hari Kamis (16/6).

Menurutnya, pilihan Jokowi atas Tito bukanlah tanpa risiko. Organisasi Polri yang solid berpotensi bergejolak meski tidak akan mengemuka dan mempermalukan Presiden yang memotong sejumlah angkatan dalam regenerasi di tubuh Polri.

Tito, lanjut dia, akan menghadapi tantangan internal yang kuat meski semua pihak tahu bahwa Tito memiliki kecakapan dan kepemimpinan mumpuni.

“Oleh karena situasi yang tidak biasa. Fit and proper test harus betul-betul dijalankan serius untuk menggali dan memetakan potensi-potensi risiko termasuk strategi mitigasinya. Bukan hanya DPR yang akan menyimak tapi juga publik sehingga agenda reformasi kepolisian yang menjadi tujuan Presiden bisa dielaborasi dan memperoleh dukungan publik.”

Presiden Joko Widodo mengajukan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon Kepala Polri dan sudah mengirimkan surat kepada Ketua DPR yang berisi pengajuan nama Tito sebagai pengganti Jenderal Pol Badrodin Haiti yang akan pensiun. DPR selanjutnya akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Tito.

Tito baru dilantik sebagai Kepala BNPT pada 16 Maret 2016 sehingga pangkatnya baru dinaikkan menjadi bintang tiga pada 12 April 2016.

Ia pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya sejak 12 Juni 2015. Sebelumnya ia merupakan Kepala Densus 88 Antiteror selama setahun dan dimutasi menjadi Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT.

Tito juga pernah menjadi Kapolda Papua selama dua tahun.Kemudian ia kembali ke Jakarta sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri.

Tito adalah lulusan Akpol tahun 1987 sebagai lulusan terbaik. Ia meraih gelar MA dalam bidang Police Studies University of Exeter di Inggris pada 1993. Selanjutnya Ia juga mengambil master bidang Strategic Studies di Massey University Auckland pada 1998 hingga meraih gelar Ph.D bidang Strategic Studies di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University. (Ant)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum