Tokoh Gereja Papua Kecam Pernyataan Luhut Pandjaitan

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Sejumlah tokoh Papua, termasuk tokoh gereja seperti Ketua Umum Badan Pelayan Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman, mengecam pernyataan Menkopolhukam, Luhut Pandjaitan, terkait dengan organisasi rakyat Papua, United Liberation Movement West Papua (ULMWP) yang mendeklarasikan pendirian kantor di Wamena, pada 15 Februari lalu.

Pernyataan Luhut yang meminta agar orang yang terlibat pendirian United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) segera meninggalkan Indonesia dinilai tidak pada tempatnya dan bahkan mengundang serangan balik. Luhut dinilai tidak memiliki hubungan apa-apa dengan rakyat Papua dan karena itu tidak layak berbicara tentang rakyat Papua.

"Lebih baik Indonesia ras Melayu yang tinggalkan Tanah Melanesia. Papua ini tanah milik sah orang Papua yang diwariskan leluhurnya Bangsa Papua beretnis ras Papua," kata Socratez dalam pesan melalui selular kepada satuharapan.com, hari ini (21/2).

"Pak Luhut Panjaitan itu orang Melayu dan tidak ada hubungan dengan orang Papua. Rakyat Papua sudah tidak lagi bodoh. Kesadaran bangsa Melanesia sudah bangkit. Pak Luhut dengan bangsanya harus sadar dan malu bahwa pemaksaan selama 53 tahun tidak memenangkan hati rakyat dan bangsa Papua dan tidak berhasil mengindonesiakan orang Papua," kata dia.

Dalam nada keras, sebagaimana sudah sering ia lontarkan, Socratez mengulang lagi pendapatnya tentang perlunya diberikan kesempatan kepada rakyat Papua menentukan nasibnya. Dalam hemat dia, janji-janji yang selama ini diberikan sudah cukup karena terbukti adalah kebohongan.

"Jadi sulit dipercaya oleh rakyat Papua," kata dia.

Socratez menambahkan, dirinya sebagai rohaniawan terpaksa harus bersuara keras karena banyak rakyat Papua yang tidak berani bersuara.

"Ini sebenarnya apa yang ada di hati semua rakyat Papua. hanya mereka tidak berani, karena takut," kata dia.

"Saya bebas dan berani bicara karena saya orang gereja dan juga pemimpin gereja yang punya kemerdekaan dan kebebasan mutlak," tutur dia.

Oleh karena itu, kata Socratez, ia berharap pemerintah RI mengubah sikap karena pemahaman yang terlanjur ada di masyarakat Papua adalah pemerintah RI itu penjajah baru di Tanah Papua.

Socratez menegaskan bahwa ULMWP bukanlah perwakilan atau perkumpulan orang-orang Papua yang berdiaspora di luar negeri.

"ULMWP adalah perwakilan dan badan politik yang sah dan memiliki legitimasi kuat dari rakyat dan bangsa Papua Barat. Karena orang-orang yang ada di dalam ULMWP dipilih secara sah dalam Konferensi Perdamaian Papua pada 5-7 Juni 2011 di Auditorium Uncen, Jayapura," kata dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, Ruben Magai juga menyatakan kecaman bernada serupa atas pernyataan Luhut.

Menurut Ruben, sebagaimana dilaporkan oleh Kompas, ULMWP merupakan representasi dari orang Papua dalam organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG) atau Perkumpulan Negara Melanesia.

"Pernyataan Luhut menunjukkan, Pemerintah Indonesia tak serius dalam mengatasi masalah di Papua. Padahal, Indonesia termasuk anggota MSG. Seharusnya, ia menggunakan cara persuasif untuk mengatasi masalah ini," kata Ruben.

Ia mengungkapkan, pernyataan Luhut seperti ancaman yang dikeluarkan Jenderal Ali Moertopo kepada warga Papua pada tahun 1965.

"Luhut harus meminta maaf kepada warga Papua. Ia tak berhak mengeluarkan kata-kata seperti itu. Sebab, Papua adalah tanah kelahiran kami," kata Ruben.

Editor : Eben E. Siadari