Tokoh Lintas Agama: Jangan Angkat Budi Gunawan Jadi Kapolri

JAKARTA,  SATUHARAPAN.COM – Penunjukan Komjen Budi Gunawan oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Kapolri menimbulkan kegaduhan sosial politik. Hal tersebut langsung mendapatkan tanggapan dari tokoh lintas agama yang meminta presiden jangan merekrut orang-orang bermasalah untuk mengisi jabatan-jabatan publik dan juga meminta agar presiden membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Romo Benny Susetyo mengatakan, Presiden yang merupakan kepala negara seharusnya tidak tunduk kepada partai politik dan partai politik tidak boleh intervensi atas keputusan seorang presiden. "Pertama partai politik harus tahu bahwa Pak Jokowi itu kepala negara, sebagai kepala negara  Dia harus tunduk kepada konstitusi bukan tunduk kepada partai politik.  Dan partai politik tidak boleh intervensi atas keputusan seorang presiden dan partai politik harus menjaga agar presiden tetap menjadi harapan publik," kata Romo Benny Susetyo dalam keterangan pers bersama tokoh lintas agama di Grha Oikumene, Jalan Salemba, Jakarta, Sabtu (17/1).

Lanjutnya, "partai politik seharusnya berterima kasih kepada Pak Jokowi, karena Jokowi memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Karena dengan cara itulah Jokowi menyelamatkan wajah partai dari kehancuran," ucapnya.

Turut hadir dalam pernyataan menolak Budi Gunawan menjadi Kapolri yaitu tokoh lintas agama, Prof Dr. Syafi'i Ma'arif, KH. Sholahudin Wahid, KH. Malik Madani, KH. Masdar F. Mas'udi, Romo Franz Magnis Suseno, Romo YR. Edy Purwanto, Romo Benny Susetyo, Pdt. Andreas A. Yewangoe, Ketum PGI Pdt. Dr. Henriette H. Lebang, Pdt. Gomar Gultom, Nyoman Udayana, Rumadi Ahmad, dan Pdt. Dr. Albertus Patty.

Editor : Bayu Probo