Tokoh Lintas Agama Minta KPK Tidak Berpolitik

Para tokoh lintas agama yang terdiri dari Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Hendriette Lebang (kiri), Sekretaris Eksekutif Romo Edy Purwanto, Ketua Walubi Suhadi, Ketua Bidang Hukum Darisada Hindu Yanto Jaya dan perwakilan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Malik Madani saat mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (19/1). Para tokoh agama meminta kepada KPK untuk tidak berpolitik dan meminta agar pemilihan calon pejabat negara harus bersih dari tindak pidana korupsi. (Foto-foto: Dedy Istanto).

Perwakilan dari PBNU KH Malik Madani saat menyampaikan pesan kepada KPK untuk tidak berpolitik dan mendukung langkah KPK dalam memberantas kasus korupsi usai bertemu dengan pimpinan KPK.

Ketua Umum PGI Pendeta Hendriette Lebang saat mengatakan setiap calon pemimpin harus bersih dengan memberi kesempatan kepada KPK untuk memeriksa calon pejabat negara yang dipilih.

Para tokoh agama saat menunjukkan salah satu buku berjudul Tunas Bangsa sebagai bagian dari memberi pemahaman tentang kejujuran dalam gelar jumpa pers di gedung KPK.

Para tokoh agama saat mengangkat tangan secara bersama sebagai bentuk dukungan terhadap KPK dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Tokoh lintas agama meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak bermain politik. Para tokoh agama yang terdiri dari Sekretaris Eksekutif Romo YR Edy Purwanto, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Hendriette Lebang, perwakilan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Malik Madani, Ketua Walubi Suhadi, dan Ketua Bidang Hukum Darisada Hindu Yanto Jaya serta para pegiat demokrasi diantaranya Romo Benny Susetyo, Ray Rangkuti bertemu dengan pimpinan KPK Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (19/1).

Kedatangan para tokoh lintas agama untuk meminta KPK agar fokus dalam pemberantasan korupsi dan menjalankan tugasnya secara baik. Hal ini terkait dengan adanya pejabat negara yang dipilih meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Menurut Ketua PGI Hendriette Lebang setiap pejabat negara yang dicalonkan harus bersih dan bila perlu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada KPK agar publik mengetahui apakah pemimpin yang dipilih tersandung dengan kasus, seperti korupsi, atau tidak.

Sementara perwakilan PBNU KH Malik Madani menyampaikan pesan agar KPK tidak bermain politik, dan fokus terhadap kinerjanya dalam memberantas korupsi di Indonesia. PBNU mendukung langkah KPK yang selama ini dinilai baik menjalankan dalam rangka memberantas korupsi.

Editor : Eben Ezer Siadari