Tolak Swastanisasi Air Jakarta

Salah satu aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta saat menyemplungkan diri di kolam bundaran Tugu Selamat Datang Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (11/9) sebagai bentuk protes terhadap perusahaan yang telah menswastakan air Jakarta. Koalisi yang tergabung dalam sejumlah lembaga diantaranya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, ICW, Kiara, Walhi dan lembaga lainnya meminta pengelolaan air dikembalikan kepada negara tanpa uang rakyat. (Foto-foto: Dedy Istanto).

Para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta saat menggelar aksi mandi di kolam bundaran Tugu Selamat Datang sebagai simbol bentuk protes menolak swastanisasi air Jakarta.

Perwakilan masyarakat yang membawa atribut poster yang bertuliskan tentang penolakkan swastanisasi air Jakarta yang dikelola oleh dua perusahaan yaitu Palyja dan Aetra yang dinilai tidak mendapat persetujuan secara tertulis dari Gubernur DKI Jakarta.

Atribut baliho yang bertuliskan tentang penolakkan swastanisasi air Jakarta yang dilakukan oleh dua perusahaan swasta yang dinilai tidak mendapat izin tertulis dari Gubernur DKI Jakarta dibawa oleh Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta yang digelar di bundaran Tugu Selamat Datang, Jakarta Pusat.

Para aktivis saat menggelar aksi mandi dengan menggunakan air kolam bundaran Tugu Selamat Datang sebagai simbol penolakkan terhadap swastanisasi air Jakarta.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Aksi mandi menolak swastanisasi air bersih digelar di bundaran Tugu Selamat Datang, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (11/1). Lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Kiara, Indonesia Corruption Watch (ICW), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) serta Urban Poor Consortium (UPC) dan lembaga lainnya yang menggelar mandi di kolam Tugu Selamat Datang sebagai simbol menolak swastanisasi air.

Swastanisasi air bersih yang dilakukan oleh PT Aetra dan Palyja dinilai tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Untuk itu Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta meminta pengelolaan air dikembalikan ke negara tanpa uang rakyat.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja