Trenggalek Tanggapi Jalan Rusak Ditanam Pohon Pisang

Pengendara melintas di ruas jalan rusak yang ditanami pohon pisang di jalan raya Ngetal-Munjungan, Desa Wonoanti, Trenggalek, Jawa Timur, Senin (17/2/2025). Aksi penanaman pohon pisang titik-titik jalan rusak itu dimaksudkan sebagai bentuk protes sekaligus penanda bagi pengendara agar berhati-hati saat melintasi jalan rusak berlubang tersebut dan tidak mengalami kecelakaan. ANTARA

TRENGGALEK, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Kabupaten Trenggalek Jawa Timur menanggapi aksi protes warga setempat yang menanam pohon pisang pada ruas jalan rusak di jalur Ngetal-Munjungan Desa Wonoanti, yakni memastikan segera melakukan perbaikan sebelum Lebaran 2025.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Trenggalek, Anjang Purwoko di Trenggalek, Selasa (18/2) mengatakan jika segera melakukan perbaikan darurat tuntas sebelum Idul Fitri agar jalan dapat kembali dilalui dengan aman.

"Perbaikan darurat akan segera kami lakukan dalam waktu dekat. Target, yaitu jalan berlubang bisa ditutup dan aman untuk dilalui sebelum Idul Fitri," kata Anjang.

PUPR segera berkoordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar menjadi prioritas, mengingat anggaran di lembaganya tahun ini harus dipangkas sekitar Rp53 miliar lebih mengikuti kebijakan efisiensi diberlakukan pemerintah pusat.

Perbaikan ruas jalan tersebut sebenarnya telah masuk dalam skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) pada 2024 dengan alokasi anggaran Rp28 miliar dari pemerintah pusat.

Namun, imbuh dia proyek tersebut dibatalkan akibat kebijakan penghematan sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran APBD dan APBN tahun ini.

"Proyek ini sebenarnya sudah diverifikasi dan disetujui dengan anggaran Rp28 miliar. Tender sudah dilaksanakan dan ada pemenangnya, tetapi akhirnya dihapus karena efisiensi anggaran," katanya.

Setelah pembatalan dari pusat, Pemkab Trenggalek berencana mengalokasikan anggaran daerah untuk perbaikan jalan.

Namun, kebijakan efisiensi kembali berdampak bagi pelaksanaan perbaikan karena adanya surat edaran bersama dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang menginstruksikan daerah menahan sebagian anggaran.

"Terdapat refocusing anggaran Rp53 miliar untuk Dinas PUPR sehingga beberapa program tertunda. Ini terjadi secara nasional, bukan hanya di Trenggalek," ujarnya.

Meski demikian, Anjang menegaskan tetap berupaya mempercepat perbaikan jalan Wonoanti agar segera bisa digunakan masyarakat dengan nyaman.