Turki Akan Mengubah ke Sistem Presidensial

ANKARA, SATUHARAPAN.COM – Perdana Menteri Turki yang baru, Binali Yildirim, berjanji untuk mengadopsi sistem presidensial  dalam konstitusi baru seperti permintaan Presiden Recep Tayyip Erdogan, setelah dia secara resmi mengambil kendali kekuasaan dari PM sebelumnya, Ahmet Davutoglu, pada konvensi luar biasa Parai Keadilan dan Pembangunan (AKP) Turki.

"Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah mengubah situasi de facto ini menjadi hukum untuk mengakhiri kebingungan. Cara yang harus dilakukan adalah dengan konstitusi baru dan sistem presidensial di dalamnya," kata Yildirim dalam sebuah pernyataan pada konvensi AKP pada hari Mingfgu (22/5) di Ankara.

Yildirim adalah satu-satunya calon pimpinan untuk menggantikan Davutoglu  yang menyatakan pengunduran dirinya bulan ini. Yildirim akan diberi mandat untuk membentuk pemerintah baru setelah Davutoglu mengajukan pengunduran diri ke Erdogan konvensi AKP ditutup.

Menurut laporan media Turki, Hurriyet, meskipun konvensi diadakan untuk memperkenalkan Yildirim sebagai ketua AKP baru, semua simbol di konvensi dirancang untuk membuktikan bahwa pemimpin sesungguhnya di Turki adalah Erdogan. Ruang kongres itu penuh poster besar Erdogan, dan video yang menunjukkan rekaman Erdogan selama menjabat perdana menteri dan presiden.

Pernyataan Menteri Kehakiman, Bekir Bozdag, yang terpilih untuk kursi konvensi, memperjelas hal itu. "(AKP) akan tetap sebagai partainya Tayyip selama rakyat terus mengatakan 'AKP adalah partainya Tayyip.’ Tidak mungkin berpikir AKP berbeda dengan presiden kita atau presiden kita berbeda dengan AKP. AKP hanya memiliki satu pemimpin, Presiden Recep Tayyip Erdogan," katanya.

Pernyataan Bozdag ini juga diungkapkan dalam pernyataan tertulis dari Erdogan pada konvensi yang menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah baru akan memprioritaskan perubahan sistem menjadi sistem presidensial.

Yildirim memulai pidatonya dengan memberi penghormatan bagi Erdogan sebagai "pemimpin kami, arsitek Turki." "Salah satu hal yang pertama harus dilakuka...  adalah menulis ulang konstitusi," kata Yildirim.

Pengangkatan presiden melalui pemilu telah mengubah banyak dengan Erdogan memikul tanggung jawab jutaan memilihnya, sehingga menuntut diberlakukannya sistem presidensial, mengantikan sebelumnya di mana ada perdana menteri dan presiden.

Perubahan ini diperkirakan akan memberi kekuasaan yang lebih besar bagi presiden Turki, terutama dalam menghadapi kelompok pemberontak Kurdi dan kebingungan dalam mengambil sikap untuk bergabung dengan Uni Eropa.