Turki: Larangan Belanda terhadap Kunjungan Menterinya Seperti Nazi

Demonstran melambaikan bendera nasional Turki sambil meneriakkan slogan negara tersebut selama aksi demonstrasi pada 11 Maret 2017 di depan konsulat Belanda di Istanbul. Sumber kementerian luar negeri Turki mengatakan pada tanggal 11 Maret, ketegangan melambung antara Turki dan Belanda setelah Belanda melarang kunjungan menteri luar negeri Turki ke negara tersebut. Kedutaan Besar Belanda di Ankara dan konsulat di Istanbul telah ditutup karena alasan keamanan. (Foto: AFP)

ISTANBUL, SATUHARAPAN.COM - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam akan membalas Belanda setelah negara itu melarang menteri luar negeri Turki terbang ke sana untuk menggelar kampanye, Sabtu (11/3), mengatakan perilaku Den Haag sama dengan Nazisme.

“Mereka adalah sisa-sisa Nazi, mereka adalah fasis,” kata Erdogan dalam sebuah kampanye di Istanbul. “Silakan larang menteri luar negeri kita terbang semau kalian, tapi mulai sekarang lihat saja bagaimana penerbangan kalian akan mendarat di Turki.”

Komentar pedas Erdogan disampaikan setelah pemerintah Belanda pada Sabtu menolak memberikan izin untuk pesawat Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu ke negara itu menjelang rencana kampanye di kota Rotterdam, untuk memberikan dukungan terhadap referendum.

Politikus Turki ingin memperkuat dukungan dari komunitas Turki di Eropa menjelang referendum pada 16 April, untuk memutuskan apakah kekuasaan Erdogan akan diperluas.

Erdogan menuduh Belanda bertentangan dengan kampanye “Ya” dan mengatakan: “Silakan tekan semau kalian. Silakan bersekongkol dengan teroris di negara kalian semau kalian.”

“Itu akan berbalik, tidak diragukan lagi kami akan mulai membalas setelah 16 April... Kami bersabar. Siapa pun yang sabar akan mencapai kemenangan.”

Belanda Tolak Izin Mendarat Pesawat Menlu Turki

Pemerintah Belanda pada Sabtu (11/3) menolak memberikan izin untuk pesawat Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu ke negara itu untuk menggelar kampanye di kota Rotterdam.

“Otoritas Turki secara publik mengancam akan memberikan sanksi. Itu menyulitkan untuk mencapai sebuah solusi yang masuk akal,” kata pemerintah Belanda dalam sebuah pernyataan.

“Oleh karena itu, Belanda mengumumkan bahwa mereka akan mencabut izin mendarat” untuk pesawat menteri,” tambahnya.

Para menteri Turki menuju ke Eropa untuk menggalang dukungan suara “ya” dari jutaan pemilih Turki yang tinggal di luar negeri menjelang referendum pada 16 April, untuk memutuskan apakah kekuasaan Presiden Recep Tayyip Erdogan akan diperluas.

Menurut Kementerian Luar Negeri Turki, Cavusoglu masih berada di Istanbul ketika otoritas Belanda mengumumkan mereka akan menolak izin mendarat untuk pesawatnya.

“Belanda menyayangkan kejadian ini dan tetap mendukung dialog dengan Turki,” kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.