Turki: Serangan ke Suriah Proporsional

ANKARA, SATUHARAPAN.COM – Turki mengatakan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bahwa operasi militernya di Suriah utara akan "proporsional, terukur dan bertanggung jawab." Pernyataan itu disampaikan menjelang pertemuan tertutup 15 anggota Dewan Keamanan PBB yang akan membahas serangan Ankara.

Serangan Proporsional

Turki meluncurkan operasi militer mulai hari Rabu (9/10) untuk menutup apa yang oleh Presiden Turki, Tayyip Erdogan sebut sebagai "koridor teror" di perbatasan selatan Turki dengan Suriah. Keputusan itu dibuat hanya beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mendadak memutuskan untuk memindahkan pasukan AS dari daerah yang dikuasai sekutunya, kelompok Kurdi ketika berperang melawan Negara Islam (atau Daesh, ISIS, ISIL).

Turki menuduh pasukan pertahanan diri Kurdi (YPG) sebagai komponen utama Pasukan Demokrat Suriah (SDF) yang didukung AS, adalah kelompok teroris yang terkait dengan kelompok pemberontak Kurdi (Partai Pekerja Kurdi/PKK). Kelompok itu telah bertahun-tahun berjuang untuk kemerdekaan dari Turki.

DK PBB bersidang pada Kamis ini untuk membahas situasi di Suriah atas permintaan lima anggota badan itu dari Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, Belgia dan Polandia.

"Seperti yang telah terjadi dalam operasi anti-terorisme sebelumnya, respons Turki akan proporsional, terukur, dan bertanggung jawab," tulis Duta Besar Turki untuk PBB, Feridun Sinirlioglu, dalam sebuah surat kepada dewan yang diperlihatkan kepada Reuters.

"Operasi ini hanya akan menargetkan teroris dan tempat persembunyian mereka, tempat penampungan, tempat penyimpanan senjata, kendaraan, dan peralatan," tulisnya. "Semua tindakan pencegahan dilakukan untuk menghindari kerusakan pada penduduk sipil."

Turki membenarkan tindakannya itu berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, yang mencakup hak individu atau kolektif untuk membela diri terhadap serangan bersenjata.

Sementara Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan  "sangat prihatin" dengan perkembangan di timur laut Suriah dan "setiap operasi militer harus sepenuhnya menghormati Piagam PBB dan hukum humaniter internasional," kata juru bicara PBB, Farhan Haq.

Guterres menyerukan perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil dan Guterres "percaya bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik Suriah."

Korban Sipil

Sementara itu, kantor berita Suriah, SANA, melaporkan bahwa delapan warga sipil menjadi korban tewas dan 20 lainnya terluka dalam agresi Turki di Provinsi Hasaka, pada hari Rabu (9/10).

Sebelumnya, pasukan Turki menyerang Ras al-Ayn, kawasan pedesaan Hasaka di barat laut dan Tal Abyad di utara kota Raqqa.

SANA melaporkan bahwa Reporter militer Turki meluncurkan tembakan intensif dari udara dan tembakan artileri di Silo, menargetkan infrastruktur di desa Ras al-Ayn.

Serangan pasukan Turki disebutkan terkonsentrasi menargetkan infrastruktur, termasuk jalur listrik, sumber air Allouk di desa Ras al-Ayn yang penting bagi kota Hasaka dan bendungan al-Mansoura di sekitar kota al-Malkiyah. Sumber air itu vital bagi hampir dua juta orang penduduk.

Editor : Sabar Subekti