TV Swasta Turki Ditutup, Karena Siarannya Pro Kurdi

ISTANBUL, SATUHARAPAN.COM-Sebuah stasiun TV swasta Turki yang menyiarkan pandangan oposisi pro Kurdi telah ditutup kurang dari sebulan setelah penayangannya. Ini meningkatkan kekhawatiran tentang kebebasan pers di negara yang sering dikecam oleh kelompok hak asasi manusia.

Olay TV, yang dimiliki oleh pengusaha dan mantan menteri, Cavit Caglar, mulai mengudara pada 30 November dan tidak mengudara pada hari Jumat (25/12). Ini hanya 26 hari mengudara. Stafnya mengumumkan penutupannya secara langsung.

Caglar mengatakan dia menarik diri dari usaha itu, karena jajaran editorial stasiun itu terlalu dekat dengan oposisi pro Kurdi, sementara editor mengklaim dia telah tunduk pada tekanan pemerintah.

Editor eksekutifnya,  Suleyman Sarilar, mengatakan dalam siarannya bahwa jaringan tersebut bertujuan untuk menjaga jarak yang sama dari setiap segmen dalam masyarakat Turki yang terpolarisasi.

"Tetapi kami telah melihat bahwa kami tidak dapat lagi mengikuti siaran semacam ini... Cavit (Caglar) mengatakan dia berada di bawah tekanan kuat dari pemerintah dan bahwa dia tidak dapat bergerak maju," klaimnya.

Siaran Olay TV berhenti setelah pengumuman oleh Sarilar.

Caglar mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Olay TV mengabaikan ketidakberpihakan dan dekat dengan garis Partai Demokratik Rakyat (HDP), yang dituduh oleh pemerintah terkait dengan militan Kurdi yang dilarang.

“Saya telah aktif dalam politik kanan-tengah dan melayani negara ini. Saya tidak tenang dengan siaran tim editorial Olay TV," katanya. “Saya berbagi keprihatinan saya dengan mitra bisnis saya, karena (Olay TV) beralih dari penyiaran yang tidak memihak ke penyiaran pro HDP. Ketika saya menawarkan untuk 'menciptakan keseimbangan dengan menyertakan beberapa kolega tambahan di saluran,' mitra saya tidak menerimanya.

"Saya memberi tahu dia bahwa saya tidak akan dapat melanjutkan dalam keadaan seperti itu dan harus meninggalkan jaringan."

Turki dianggap sebagai salah satu penjara jurnalis terkemuka di dunia, dan berada pada peringkat 154 dari 180 negara pada indeks kebebasan pers yang dikeluarkan Reporters Without Borders. (AFP

Editor : Sabar Subekti