Uang Nganggur di Jakarta Capai Rp 10 Triliun

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Teguran Presiden Republik Indonesia dilayangkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perihal rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), hari Selasa (25/8) lalu. DKI dalam data yang telah direkap ternyata menduduki tiga besar provinsi dengan penyerapan angaran terendah Seindonesia. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat yang mewakili Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor menceritakan, pemerintah pusat khawatir kelambatan ekonomi terjadi di ibu kota bila anggaran tak dapat terserap maksimal.

Apalagi, serapan hingga bulan Agustus ini baru sebesar 19,4 persen. Pemerintah pusat mensinyalir, saat akhir tahun, banyak dana nganggur di Jakarta yang nilainya mencapai Rp 10 triliun. 

Presiden, ujar Djarot, menginstruksikan penyerapan anggaran harus dimaksimalkan dalam tempo tiga bulan untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi. 

Sementara menurut Ahok, serapan anggaran terjadi karena beberapa sebab, di antaranya banyak harga satuan yang dimark up dan sengaja diloloskan. Selanjutnya, banyak pembelian yang tidak berani dieksekusi. 

"Kita kesal, pembelian tanah nggak berani dieksekusi. Lalu mau beli alat berat nggak dieksekusi juga. Untuk Dinas Kebersihan, saya kesal dari 2014 sampai 2015 sewa terus truk sampah. Saya sudah bilang beli, masih saja sewa," ujar Ahok di hadapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/8). 

Menurut pejabat asal Belitung Timur itu, banyak ketakutan-ketakutan yang tidak diperlukan. Bahkan, Ahok menuding SKPD tak membelanjakan dana APBD karena bingung mencari celah untuk 'mencuri'. 

"Kenapa ekonomi melemah? Karena pada takut curi. Mau ngatur caranya curi bingung. Kalian kalau takut sampaikan takutnya di mana," kata Ahok. 

Ahok dan Djarot mengakui pelaksanaan APBD 2015 tak mulus. Namun ia menjamin, APBD 2016 akan lebih baik karena lebih sistematis. 

Sebelumnya, dari data yang berhasil dihimpun, banyak program yang penyerapan masih rendah, misalnya untuk operasional hanya terserap 27,18 persen, belanja modal baru terserap 2,4 persen, pembelian tanah baru 1 persen, belanja mesin baru 1,6 persen, irigasi 2 persen, dan dana alokasi untuk gedung dan bangunan baru terserap 3 persen.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja