UE Tunda Sebagian Pembayaran Bantuan Palestina Sebesar 82 Juta Euro ke UNRWA

BRUSSELS, SATUHARAPAN.COM-Komisi Eropa akan memberikan kepada badan pengungsi Palestina PBB (UNRWA) hanya sebagian dari pembayaran yang direncanakan sebesar 82 juta euro (US$ 88,56 juta) saat ini karena kekhawatiran yang muncul dari tuduhan Israel bahwa 12 staf terlibat dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober, demikian dikatakan sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters pada hari Jumat (1/3).

Komisi diperkirakan akan membuat pengumuman resmi sekitar pukul 11:30 GMT, kata sumber tersebut. Mereka mengatakan Komisi berencana melakukan pembayaran secara bertahap, bukan sekaligus.

UNRWA memberikan bantuan dan layanan dasar kepada warga Palestina yang terjebak dalam perang di Gaza namun terjerumus ke dalam krisis setelah Israel menuduh pada bulan Januari bahwa 12 dari 13.000 staf badan tersebut di wilayah kantong tersebut terlibat dalam serangan Hamas di negara tersebut.

UNRWA memecat semua staf yang dituduh namun banyak donor utama, termasuk Amerika Serikat, Inggris dan beberapa negara Uni Eropa, menangguhkan pembayaran kepada badan tersebut atau mengatakan mereka tidak akan menyetujui pendanaan baru sampai masalah tersebut terselesaikan.

Badan tersebut mengatakan total pendanaan sebesar US$ 450 juta berada dalam risiko dan memperingatkan operasinya di Timur Tengah akan “sangat terganggu” mulai bulan Maret.

Komisi Eropa adalah salah satu donor terbesar untuk UNRWA dan pimpinan badan tersebut, Philippe Lazzarini, mengatakan bulan lalu bahwa pembayaran sebesar 82 juta euro dari Brussels yang jatuh tempo sekitar akhir Februari “benar-benar penting.”

Jumlah dana dari eksekutif UE tersebut dimaksudkan untuk menutupi operasional UNWRA termasuk gaji staf tahun ini, kata sumber.

Belum ada informasi mengenai besaran setiap tahap yang harus dibayarkan. Namun salah satu sumber mengatakan tahap pertama, yang harus dibayarkan sekarang, akan menjadi yang terbesar.

Komisi juga telah mengalokasikan hingga 125 juta euro pada tahun 2024 untuk proyek bantuan kemanusiaan khusus di wilayah Palestina.

Selain memecat staf yang dituduh, PBB juga melakukan penyelidikan atas tuduhan tersebut dan juga menugaskan peninjauan kembali kepatuhan UNRWA terhadap netralitas. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti