Ukraina Cari Dukungan Untuk Pengadilan Internasional Adili Pejabat Rusia

BRUSSELS, SATUHARAPAN.COM-Pemerintah Ukraina pada hari Senin (5/9) mencari dukungan politik di Brussel untuk pembentukan pengadilan khusus untuk mengadili para pemimpin militer dan politik Rusia yang dianggap bertanggung jawab memulai perang.

Beberapa pemimpin Ukraina yang menghadiri konferensi tentang pertanggungjawaban kejahatan perang di ibu kota Eropa, Brussels, menuntut pengadilan yang didedikasikan untuk menuntut para pelaku Rusia tingkat tinggi, selain Pengadilan Kriminal Internasional.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang berbasis di Den Haag meluncurkan penyelidikannya sendiri atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang beberapa hari setelah invasi Moskow pada 24 Februari, tetapi tidak memiliki yurisdiksi untuk menuntut agresi di Ukraina.

"Ukraina telah bekerja (...) untuk pembentukan pengadilan khusus internasional yang akan mengadili semua pemimpin tertinggi Federasi Rusia atas agresi militer terhadap negara kita," kata Andriy Yermak, kepala Kabinet untuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy.

Belum  jelas di mana pengadilan semacam itu akan ditempatkan, tetapi Yermak mengusulkan agar itu menjadi badan berbasis perjanjian yang memungkinkan untuk mengadili tersangka secara in absentia. Mereka kemudian dapat ditahan jika mereka mengunjungi negara yang telah menandatangani.

Moskow menolak tuduhan oleh Kiev dan negara-negara Barat tentang kejahatan perang. Kremlin mengatakan pihaknya meluncurkan "operasi militer khusus" untuk mendemiliterisasi tetangganya.

Roberta Metsola, presiden Parlemen Eropa, mengatakan pada hari Senin bahwa badan legislatif "akan terus menjadi salah satu pendukung terbesar untuk mendirikan pengadilan internasional khusus" untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Rusia, Vladimir Putin, Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, dan para pemimpin lainnya.

Jaksa Agung Ukraina yang baru diangkat, Andriy Kostin, mengatakan “ICC tidak dapat menyelidiki kejahatan ini karena kendala hukum, namun kami tidak dapat membiarkannya tanpa hukuman. Oleh karena itu, pembentukan pengadilan internasional khusus ... merupakan isu sentral bagi Ukraina.”

Tindakan agresi didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai “invasi atau serangan oleh angkatan bersenjata suatu negara di wilayah negara lain, atau pendudukan militer apa pun …”

Terlepas dari pengakuan kejahatan tersebut di bawah hukum internasional, saat ini tidak ada pengadilan atau tribunal khusus. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti