Ulil: Pemerintah Harus Dorong MUI Pluralis

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ulil Abshar Abdalla menyebutkan Pemerintah harus mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi lembaga yang pluralis. Lembaga ini harus menjadi inklusif sehingga mencakup kelompok minoritas.

“MUI selama ini didominasi kelompok mayoritas. Sementara kelompok minoritas tidak punya tempat di situ. Seandainya Pemerintah ke depan bisa mendorong MUI lebih inklusif itu bagus sekali meskipun itu berat,” kata  tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar Abdalla kepada satuharapan.com usai talk show dan peluncuran buku 'Peradilan dan Keragaman' di kantor LBH Jakarta pada Jumat (27/6).

Dia berpendapat Pemerintah harus bisa mendorong MUI menjadi pluralis karena Pemerintah turut mendanai lembaga itu. “Karena ada sebagian dana pajak atau APBN yang dikeluarkan Kementerian Agama untuk MUI.”

Dia berpandangan Pemerintah harus punya syarat kepada MUI sebagai lembaga yang didanai Pemerintah.  Pemerintah berhak mendorong MUI sebagai lembagai inklusif kalau lembaga ini masih ingin didanai Pemerintah yang sumber dananya berasal dari dana publik.  

“Kalau MUI tidak mau, ya dicabut. Silakan saja kalau dia mau menjadi lembaga swasta murni yang diatur sesuai dengan kemauan para pengurusnya,”  kata Ulil Abshar Abdalla.

Tokoh JIL ini juga berharap Kementerian Agama dipimpin menteri berwawasan terbuka.

“Karena menterinya yang wawasan keagamaannya eksklusif dan intoleran bisa mempengaruhi kehidupan antar golongan di masyarakat. Menteri Agama sebelumnya yang baru dipecat kemarin, itu punya pandangan keagamaan yang intoleran sekali.”

Lukman Hakim Saifuddin yang menjabat Menteri Agama menggantikan Suryadharma Ali dinilainya bisa diterima di kelompok moderat seperti NU - Muhammadiyah maupun kelompok di luar itu. “Kalau dia dipertahankan pada pemerintahan mendatang, itu bagus.”

Ulil Abshar Abdalla mengakui Kementerian Agama sebelumnya cenderung konservatif karena dipimpin seorang yang intoleran.  Meski pun ada sejumlah orang berpandangan moderat dan liberal di tingkat eselon satu, dua, atau tiga.

“Hanya saja Kementerian Agama itu sangat kental politisnya. Politis sekali. Kementerian itu dibebani banyak sekali permintaan dari kiri kanan dan tekanan terhadap Kementerian ini besar sekali. Karena itu Menteri Agama harus dipilih orang yang bisa berlayar di pelbagai tuntutan yang beragam dari masyarakat.”

Editor : Bayu Probo