UN Women: Kekerasan Terhadap Perempuan di Mesir Semakin Meningkat

MESIR, SATU HARAPAN.COM – Kepala Badan PBB bidang Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women), Lakshmi Puri, menekankan bahwa perlu adanya peran perempuan dalam memainkan kehidupan politiknya dan menyuarakan sikap protesnya terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Pejabat Senior PBB sangat menekankan pentingnya perempuan Mesir dalam mengeluarkan aspirasinya tanpa adanya rasa takut akan kekerasan. Juga ditekankan bahwa mereka pun berhak mengambil bagian dalam kehidupan politik di negara mereka dan hal tersebut harus mendapat perlindungan.

“Perempuan Mesir merupakan jantung gerakan masyarakat sipil yang dinamis serta harus mengutamakan  hak-hak semua orang Mesir, “ ujar Lakshmi Puri.

Minggu lalu militer Mesir menggulingkan Presiden Mohammed Morsi, dan membatalkan konstitusi, serta membentuk pemerintahan sementara Mesir. Sejak saat itu, musuh dan pendukung Morsi terus melancarkan demonstrasi besar dan pasukan keamanan dan polisi mencegah mereka tidak dalam posisi berhadapan.

Lebih dari 80 orang tewas dan ribuan orang lainnya terluka dalam aksi protes tersebut. Selain itu, laporan media juga mengatakan bahwa lebih dari 90 perempuan telah diperkosa selama bentrokan tersebut terjadi.

UN Women mengatakan keperihatinannya terhadap kasus tersebut dengan adanya laporan kekerasan seksual terhadap perempuan di masyarakat.

“Perlu adanya peran pemerintah dalam mengambil sikap tegas untuk segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan,“ ujar Lakshmi Puri.

Perempuan Mesir memiliki hak untuk berpartisipasi penuh dalam dialog politik tanpa adanya rasa takut atau ancaman kekerasan. “Aspirasi mereka sangat penting untuk mewujudkan Mesir yang damai dan sejahtera,“ tambahnya.

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon dan Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillay, telah berbicara beberapa kali mengenai hal tersebut dan hal itu perlu adanya partisipasi dari semua pihak di Mesir.

Setelah mengalami transisi demokratis sejak tergulingnya Presiden Hosni Mubarak dua tahun lalu, perlindungan HAM akan membaik, dan mulai dialog secara damai dalam menyelesaikan perbedaan," ujar Navi Pillay.

Editor : Yan Chrisna