Uni Eropa Tolak Pemilu di Belarusia dan Ancam Beri Sanksi Baru

BRUSSELS, SATUHARAPAN.COM-Uni Eropa menolak pemilu di Belarusia pada Minggu (26/1) karena dianggap tidak sah dan mengancam dengan sanksi baru.

Belarusia menggelar pemungutan suara yang diatur sedemikian rupa sehingga hampir dipastikan akan memberikan masa jabatan berikutnya (ketujuh) kepada Presiden otokratis berusia 70 tahun, Alexander Lukashenko, setelah tiga dekade berkuasa.

“Pemilu palsu hari ini di Belarusia tidak bebas dan tidak adil,” kata kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas, dan komisaris perluasan UE, Marta Kos, dalam pernyataan bersama.

“Penindasan hak asasi manusia yang tak henti-hentinya dan belum pernah terjadi sebelumnya, pembatasan partisipasi politik, dan akses ke media independen di Belarusia, telah menghilangkan legitimasi proses pemilu,” kata Kallas dan Kos.

Mereka mendesak pemerintah Belarusia untuk membebaskan tahanan politik, yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 1.000 orang, termasuk seorang karyawan delegasi UE di ibu kota Belarusia, Minsk.

Kallas dan Kos mengatakan bahwa keputusan untuk mengundang pemantau dari Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa hanya 10 hari yang lalu telah mencegah kelompok tersebut memantau proses pemilihan secara menyeluruh.

“Karena alasan-alasan ini, serta keterlibatan rezim Belarusia dalam perang agresi Rusia terhadap Ukraina dan serangan hibridanya terhadap negara-negara tetangganya, UE akan terus memberlakukan tindakan yang membatasi dan menargetkan” terhadap pemerintah Belarusia, kata para pejabat UE.

Mereka tidak merinci sanksi baru apa yang akan dikenakan, atau memberikan kerangka waktu.

Kallas dan beberapa menteri luar negeri UE diperkirakan bertemu dengan pemimpin oposisi Belarusia, Sviatlana Tsikhanouskaya, pada hari Minggu malam di Brussels untuk makan malam informal tertutup. (AP)

Editor : Sabar Subekti