Unjuk Rasa Mendesak Stasiun TV Netral

Sejumlah masyarakat sipil dari Gerakan Frekuensi Milik Publik menggelar aksi damai mendesak KPI untuk mengawasi stasiun televisi swasta milik partai politik yang dijadikan ajang kampanye jelang pemilu di bundaran Tugu Selamat Datang, Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/1) (Foto-foto : Dedy Istanto).

Sebuah kado raksasa sebagai simbol dibawa oleh para pengunjuk rasa yang akan diberikan oleh KPI.

Para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Frekuensi Milik Publik membawa sejumlah atribut bertuliskan protes terhadap sejumlah stasiun televisi swasta milik partai politik.

Salah satu pengunjuk rasa membawa atribut poster bertuliskan protes terhadap stasiun televisi yang dijadikan ajang kampanye bagi sejumlah partai politik.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM Gerakan Frekuensi Milik Publik (GFMP) menggelar aksi damai terkait dengan penanyangan kampanye politik di sejumlah media yang mempromosikan pemiliknya untuk mendongkrak elektabilitas dalam rangka Pemilu 2014 di bundaran Tugu Selamat Datang, Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).

Televisi sebagai salah satu media utama yang digunakan oleh masyarakat luas seakan menjadi sasaran bagi partai politik untuk berkampanye. Faktanya enam dari 10 stasiun televisi swasta dimiliki oleh tokoh partai politik. Sepanjang Oktober 2013 berbagai atribut partai politik menggunakan fasilitas tersebut baik itu iklan spot maupun pidato.

Hal tersebut dianggap bermasalah karena frekuensi radio yang digunakan stasiun televisi untuk siaran dinilai sama dengan seperti tanah, air dan udara yang dimiliki oleh rakyat dan dikelola oleh negara.

Melihat kondisi tersebut GFMP melalui aksinya mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertanggung jawab terhadap isi siaran, karena KPI diberi kuasa oleh rakyat untuk mengawasi. Selain itu mendesak KPI untuk memberi sanksi hukum terhadap stasiun televisi yang tidak netral.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja