Uskup Jayapura Ikut Aksi Solidaritas Ahok Dipertanyakan

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Pastor Dekan Dekenat Paniai, Keuskupan Timika, Pater Marten Kuayo, Pr menegaskan agama sedang diperalat oleh kekuatan politik tertentu dalam  kasus Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. Kasus ini menurut dia bukan masalah agama Kristen Protestan atau Katolik dengan agama Islam di Indonesia melainkan agama yang sedang diperalat.

“Agama sedang diperalat oleh kekuatan politik tertentu. Maka, para koruptor ikut bermain memperkeruh suasana untuk mencari selamat,” jelas Pater Marten Kuayo, via pesan elektronik, Selasa, (16/5/2017)

Kuayo memberikan komentar terkait dengan aksi solidaritas terhadap Ahok yang diselenggarakan oleh Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) pada 15 Mei lalu. Walau aksi itu didukung sementara kalangan, di sisi lain aksi tersebut juga mendapat kritik.

Kuayo bahkan menganggap aparat keamanan terlibat dalam apa yang disebut memperalat agama, dengan mendiskreditkan FPI dan HTI seperti yang terjadi tahun 60-an terhadap PKI, pengkhiatan Pancasila dan UUD 45 dan kudeta tersembunyi terhadap Soekarno.

“Maka pertanyakan demo tanggal 15 Mei 2017 di Jayapura yang dilakukan PGGP itu. Jangan sampai terulang kembali kudeta tersembunyi dan dwifungsi aparat keamanan Orde Baru kembali berkuasa lagi,” jelasnya.

Secara terpisah, Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP), John NR. Gobay menanggapi keterlibatan Uskup Jayapura, Leo Laba Ladjar, dalam menyuarakan pembebasan Ahok yang notabene masalah yang terjadi di Jakarta.

Menurut John, sebagai pimpinan gereja Katolik yang hukum utamanya adalah cinta kasih, sikap solidaritas terhadap Ahok wajar, dan itulah tindakan nyata dari iman, karena iman tanpa perbuatan adalah sia sia.

“Sikap untuk melawan radikalisme dan meminta organisasi FPI dan HTI jangan masuk di Papua adalah sikap seorang gembala yang menjaga dombanya serta sikap seorang penjala manusia yang tidak ingin manusia yang ada dalam jalanya, imannya diganggu dan diprovokasi untuk melawan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan perintah firman Tuhan,” jelasnya.

Namun, ia juga mengkritisi aksi yang dinamai aksi selamatkan Pancasila dan Indonesia itu karena tidak tepat dibuat oleh seorang Uskup.

Menurut dia, tugas untuk menyelamatkan Pancasila dan Indonesia ada pada negara, dan bukan ranah tugas yang mulia Uskup Leo atau organisasi agama. “Ini merupakan tugas dari Presiden Republik Indonesia dan DPR RI serta TNI dan Polri,” jelasnya.

“Menurut saya sebagai umat Katolik, pilihan Katolik jelas yaitu option for the poor atau memilih untuk memihak kepada yang lemah dan tertindas, penistaan hukum dan kriminalisasi telah dan sedang dialami oleh umat bapak Uskup di Tanah Papua, seharusnya ini yang menjadi tugas mulia, bapa Uskup. Untuk disuarakan dengan lantang kepada penjuru dunia bahwa orang Papua adalah korban permanen penistaan hukum dan kriminalisasi negara di Indonesia,” tutur dia.

Editor : Eben E. Siadari