UU Panas Bumi Dorong Indonesia Maksimalkan Energi Terbarukan

Indonesia meloloskan Undang-undang Panas Bumi untuk mendorong pemanfaatan energi dari gunung berapi. Para ahli berharap ini akan menjadi awal potensi pasar menguntungkan energi terbarukan di negara itu.

Pembangkit energi panas bumi. (Foto: renewableenergy.org.vn)

SATUHARAPAN.COM – Undang-undang baru telah disahkan di Indonesia dalam upaya menuju jalur cepat sumber energi terbarukan. Ini adalah revisi undang-undang tentang energi panas bumi yang bersumber dari banyak gunung berapi di Indonesia. Undang-undang baru ini mengklasifikasi ulang kegiatan eksplorasi pada titik-titik sumber energi, sehingga menghindari permasalahan pada perlindungan lingkungan. Undang-undang ini juga memberi pemerintah pusat tanggung jawab pemberian izin kepada investor untuk mengeksplorasi sumber energi. Sebelumnya, izin ada pada otoritas lokal.

Dengan sekitar 150 gunung berapi, sebagian besar aktif, Indonesia sangat ideal menjadi yang terdepan di bidang energi terbarukan. Namun, meski Indonesia bisa memasok hingga 40 persen tenaga panas bumi di dunia, banyak sumber yang hendak dieksplorasi terkendala berbelitnya birokrasi. Kondisi ini membuat Indonesia terus menjadi negara yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak.

Sejauh ini masalah terbesar bagi industri pemanfaatan panas bumi ini adalah biaya sangat besar untuk eksplorasi dan pengeboran ke dalam kerak bumi untuk memanfaatkan sumber energi ini. Pemerintah pusat telah berusaha keras untuk mendorong penggunaan tenaga panas bumi, termasuk menetapkan sendiri tujuan ambisius untuk membangun pusat tenaga listrik panas bumi.

Namun, Indonesia terus menderita kekurangan kronis pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan 247 juta warganya. Alexander Richter, pendiri dan kepala majalah online dan konsultan perusahaan ThinkGeoEnergy, mengatakan dalam wawancara dengan Deutsche Welle (DW) dan dimuat pada Jumat (5/9) bahwa walaupun undang-undang baru ini merupakan langkah menjanjikan, terwujudnya era baru energi hijau di Indonesia bergantung pada pembiayaan dan dukungan terus pemerintah.

DW: Apa arti undang-undang baru ini bagi industri energi di Indonesia?

Alexander Richter: Undang-undang Panas Bumi di Indonesia memang telah lama dalam pembuatan. Ini adalah hukum yang kompleks karena tidak hanya membuka kawasan hutan untuk pengembangan panas bumi, tetapi juga memengaruhi kekuatan keputusan otoritas lokal, menggeser sebagian kepada pemerintah pusat dan dengan demikian menyebabkan banyak tentangan.

Juga, sektor industri lainnya perlu mengamankan posisi mereka terhadap energi panas bumi. Dan, mereka meminta hak yang sama untuk mengembangkannya. Pemilihan presiden baru-baru ini juga menyebabkan penundaan proses pembahasan. Sekarang kita dapat mengharapkan perizinan dan perizinan harus dilakukan lebih cepat, juga lebih sederhana.

DW: Bagaimana energi panas bumi diekstrak?

Alexander Richter: Energi geotermal, atau panas bumi, dapat ditemukan dalam magma di inti planet. Kegiatan vulkanik merupakan ekspresi dari energi yang datang ke permukaan dalam bentuk magma atau melalui meletusnya gunung berapi. Energi tersebut diambil dengan pengeboran sumur ke dalam reservoir uap air panas. Uap air panas itu telah terbentuk di atas magma. Melalui sumur-sumur bor tersebut, uap dibawa ke permukaan, yang digunakan untuk memutar turbin yang menghasilkan listrik. Jika disuntikkan kembali melalui sumur tambahan, sistem panas bumi dapat berkelanjutan selama beberapa dekade.

DW: Negara yang memiliki akses ke sumber energi ini?

Alexander Richter: Energi geotermal pada dasarnya dapat ditemukan dan mengetuk seluruh dunia; itu hanya soal seberapa dalam kita perlu untuk mengebor, yang pada gilirannya adalah masalah kelayakan ekonomi. Energi panas bumi paling dekat dengan permukaan di daerah vulkanik bersama lempeng tektonik. Maka, mengapa kebanyakan pembangkit listrik dan proyek geotermal saat ini ditemukan di bagian barat Amerika Serikat, Meksiko, di Filipina, Indonesia, Italia, Selandia Baru, Islandia, dan Jepang, dan tidak lupa di Kenya dan negara-negara lain di Lembah Celah Besar Afrika bagian Timur.

Tetapi melalui teknologi yang berbeda, energi geotermal juga dapat diambil di daerah nonvulkanik lain di dunia, seperti Jerman. Namun, ini akan membutuhkan sumur yang lebih dalam, sehingga membuat prosesnya lebih mahal.

DW: Jika Indonesia memiliki potensi memasok hingga 40 persen energi geotermal dunia, apa yang menghambatnya?

Alexander Richter: Sulit untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara apa yang secara teknis mungkin dan apa yang ekonomis dan layak lingkungan. Jadi, bahkan jika potensi besar, pengembangan geotermal membutuhkan banyak uang pada awal dan melibatkan beberapa risiko terkait dengan keberhasilan untuk mengambil uap panas melalui pengeboran.

Selain itu, sumber daya geotermal tidak selalu terletak di tempat yang Anda membutuhkan energinya. Ini membutuhkan infrastruktur transmisi. Selain itu, menarik investasi asing dan ketersediaan pembiayaan bank merupakan isu penting bagi setiap daerah yang punya energi panas bumi saat ini. Isu-isu politik dan persaingan dari sumber energi lain juga mungkin menjadi hambatan.

Namun, Indonesia telah mengambil banyak langkah untuk membantu industri geotermal tumbuh. Memberikan jaminan untuk perjanjian jual beli listrik oleh perusahaan listrik negara, pengaturan tarif dan sekarang membuka kawasan hutan untuk eksplorasi geotermal. Semua langkah ini disambut baik oleh industri. Jadi jalan untuk pengembangan lebih lanjut harus diletakkan. Waktulah yang akan memberi tahu bagaimana hal-hal ini akan bergerak dari sini.

DW: Mengapa sebuah negara dengan sumber daya yang belum dimanfaatkan seperti ini masih menghadapi pemadaman listrik?

Alexander Richter: Indonesia adalah ekonomi yang bertumbuh, berkembang dengan kecepatan luar biasa. Permintaan energi meningkat pada besaran yang sulit dikelola negara mana pun. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan penduduk sekitar 250 juta, permintaan energi tidak hanya tumbuh secara signifikan, tetapi juga menciptakan masalah transmisi.

Infrastruktur transmisi sering tidak tumbuh pada kecepatan yang sama dengan pembangunan atau permintaan listrik. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan kelemahan dalam pasar energi dan keluaran daya listrik. Situasi yang sama dapat ditemukan di Filipina.

DW: Apa dampak lingkungan dari fasilitas produksi energi geotermal?

Alexander Richter: Selalu ada beberapa dampak lingkungan dari pabrik atau pembangkit, seperti pembangunan membutuhkan pembuatan jalan dan infrastruktur, termasuk ladang sumur. Ada juga beberapa emisi dari pabrik, tapi ini adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Namun, dibandingkan dengan sumber energi lain, jejak lingkungan dari pembangkit listrik geotermal agak kecil.

DW: Apakah ada risiko mengingat fakta bahwa tanaman geotermal sering berada di sekitar gunung berapi?

Alexander Richter: Penempatan pembangkit selalu mempertimbangkan potensi letusan gunung berapi sebagai pertimbangan. Walaupun ada kasus aliran lava mengancam pembangkit listrik geotermal, saya belum mendengar pembangkit yang hancur akibat letusan gunung berapi.

Gempa bumi adalah unsur lain dan sebenarnya sering positif bagi sumber panas bumi. Sebab, ini secara alami membuat rekahan dalam lempeng tektonik dan membantu meningkatkan dan “menyegarkan” sumber uap panas. Pembangkit mungkin ditutup selama beberapa hari, tetapi tidak terkena dampak serius.

DW: Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Indonesia untuk beralih ke energi geotermal sebagai sumber daya utama?

Alexander Richter: Dengan permintaan energi yang luar biasa di Indonesia, negara akan bergantung pada berbagai sumber energi. Energi geotermal akan menjadi elemen penting, tetapi tidak mungkin untuk menjadi sumber daya utama. Di masa mendatang, mungkin.

DPR Sahkan UU Panas Bumi

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Panas Bumi menjadi Undang-Undang pengganti Undang-Undang No 27/2003 tentang Panas Bumi.

Dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang digelar di Jakarta, Selasa (26/8), seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang.

“Panas bumi akan berkembang lebih besar dan cepat lagi,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, yang memimpin sidang itu.

“Panas bumi ini akan menjamin kemandirian energi. Kita makin optimistis karena ini adalah energi terbarukan yang bisa menggantikan BBM, sehingga energi makin mandiri,” katanya.

Ia menambahkan, keberadaan undang-undang itu akan mempercepat pelaksanaan program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap dua yang sebagian di antaranya menggunakan energi panas bumi.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan, rancangan undang-undang yang baru memuat setidaknya empat hal yang berbeda dari Undang-Undang 27/2003 tentang Panas Bumi.

Dalam rancangan undang-undang itu, kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi tidak masuk dalam kategori kegiatan pertambangan.

Selama ini, pengkategorian energi geotermal sebagai bagian dari pertambangan menjadi kendala pengembangan panas bumi. Sebagian besar potensi energi masa depan tersebut berada di hutan yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan pertambangan.

Indonesia diperkirakan memiliki potensi panas bumi 29.000 MW namun baru termanfaatkan sekitar 1.300 MW.

“Dengan tidak lagi masuk kategori pertambangan, panas bumi bisa dioptimalisasi di wilayah konservasi,” kata Rida. (dw.de/ant)

Artikel terkait panas bumi dan pemanfaatannya dapat Anda baca di: