Veto AS Hentikan PBB Beri Keanggotaan Penuh dan Mengakui Negara Palestina

PBB, SATUHARAPAN.COM-Amerika Serikat pada hari Kamis (18/4) secara efektif menghentikan pengakuan PBB terhadap negara Palestina dengan memberikan hak veto di Dewan Keamanan untuk menolak keanggotaan penuh Palestina di badan dunia tersebut.

Dewan memveto rancangan resolusi yang merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang agar “Negara Palestina diterima menjadi anggota” PBB. Inggris dan Swiss abstain, sementara 12 anggota dewan lainnya memilih ya.

“Amerika Serikat terus mendukung solusi dua negara. Pemungutan suara ini tidak mencerminkan penolakan terhadap negara Palestina, namun merupakan pengakuan bahwa hal tersebut hanya akan terjadi melalui perundingan langsung antar pihak,” kata Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, kepada dewan tersebut.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengutuk veto AS dalam sebuah pernyataan sebagai “tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan.”

Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, yang terkadang emosional, mengatakan kepada dewan setelah pemungutan suara: “Fakta bahwa resolusi ini tidak disahkan tidak akan mematahkan kemauan kami dan tidak akan menggagalkan tekad kami. Kami tidak akan berhenti dalam upaya kami.”

Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terjadi enam bulan setelah perang antara Israel dan militan Palestina Hamas di Jalur Gaza, dan ketika Israel memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang dianggap ilegal oleh PBB.

Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, memuji Amerika Serikat yang melakukan hak veto.

Saat berbicara kepada 12 anggota DK PBB yang mendukung rancangan resolusi tersebut, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan: “Sangat menyedihkan karena suara Anda hanya akan semakin menguatkan penolakan warga Palestina dan membuat perdamaian menjadi hampir mustahil.”

Mulailah dengan Gaza

Palestina saat ini merupakan negara pengamat non anggota, sebuah pengakuan de facto atas status kenegaraan yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2012. Namun permohonan untuk menjadi anggota penuh PBB harus disetujui oleh Dewan Keamanan dan setidaknya dua bulan kemudian -sepertiga dari Majelis Umum.

“Kami percaya bahwa pengakuan terhadap negara Palestina tidak harus dilakukan pada awal sebuah proses baru, namun tidak harus pada akhir dari proses tersebut. Kita harus mulai dengan memperbaiki krisis yang ada di Gaza,” kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, kepada dewan tersebut.

Dewan Keamanan PBB telah lama mendukung visi dua negara yang hidup berdampingan dalam batas-batas yang aman dan diakui. Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, seluruh wilayah yang direbut Israel pada tahun 1967.

Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, berargumentasi sebelum pemungutan suara bahwa diterimanya warga Palestina di PBB akan memperkuat solusi dua negara, bukan melemahkan solusi dua negara, dan menambahkan: “Perdamaian akan terwujud jika Palestina diikutsertakan, bukan jika Palestina disingkirkan.”

Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Abbas, menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat. Hamas menggulingkan Otoritas Palestina dari kekuasaan di Gaza pada tahun 2007.

Hamas mengutuk sikap AS dalam sebuah pernyataan dan meminta komunitas internasional untuk “mendukung perjuangan rakyat Palestina dan hak sah mereka untuk menentukan nasib mereka.”

Israel membalas Hamas di Gaza atas serangan 7 Oktober di Israel selatan yang dipimpin oleh kelompok militan tersebut.

Israel mengatakan sekitar 1.200 orang tewas dan lebih dari 250 orang disandera dalam serangan tersebut, dan otoritas kesehatan Gaza mengatakan Israel telah membunuh hampir 34.000 orang dalam serangannya di Gaza sejak saat itu.

“Kegagalan mencapai kemajuan menuju solusi dua negara hanya akan meningkatkan ketidakstabilan dan risiko bagi ratusan juta orang di kawasan ini, yang akan terus hidup di bawah ancaman kekerasan,” kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, kepada dewan sebelumnya pada hari Kamis. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti