Vox Populi Vox Dei

SATUHARAPAN.COM – Menjelang akhir masa tugasnya, Presiden dan DPR RI periode 2009-2014 sedang diuji. Sebagai individu dan/atau lembaga negara keduanya diuji apakah mereka sedang memilih kepentingan rakyat atau hanya bertindak mengatasnamakan rakyat demi kepentingan pribadi atau partai politik.

25 September yang akan datang, DPR RI akan membahas pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) menjadi Undang-Undang. Ada dua ketentuan baru dalam RUU ini yang berbeda secara signfikan dari ketentuan UU No. 32/2004. Pertama, pilkada hanya memilih gubernur dan bupati/walikota, sementara wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota ditunjuk dari lingkungan PNS; kedua, gubernur tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh DPRD provinsi.

Di sisi lain, banyak pihak menunjukkan penolakan RUU Pilkada ini. Rakyat menyatakannya dengan membubuhkan tanda tangan terhadap beragam petisi penolakan Pilkada melalui DPRD melalui situs change.org. Bahkan survei menunjukkan mayoritas rakyat menolak RUU ini. LSI menunjukkan 81,25% dari 1.200 responden memilih pemilihan kepala daerah secara langsung bukan melalui DPRD.

Lembaga-lembaga pemerhati pemilu dan demokrasi pun menunjukkan sikap yang sama. Mereka langsung mendatangi Ketua KPU RI Husni Kamil Manik untuk menyatakan bahwa penghapusan Pilkada Langsung mengancam demokrasi.  

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta dengan tegas agar pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri menarik diri dari pembahasan RUU Pilkada karena menurut mereka usulan itu menciderai Demokrasi. Sikap tegas pun dinyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jokowi-Ahok dan Ridwan Kamil, Walikota Bandung. Dua pemerintahan daerah yang dikenal sangat memerhatikan polis mereka.

Dalam dunia politik kita mengenal istilah Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat yang mana? Tentu saja suara rakyat yang memikirkan keberlangsungan negara bukan yang ingin menghancurkan negara. Dalam kondisi negara sekarang ini harusnya DPR RI dan Pemerintah tidak sulit menemukan suara rakyat: menolak Pilkada melalui DPRD. Dengan demikian mereka lulus ujian sebagai penegak demokrasi.

Editor: ymindrasmoro

Email: inspirasi@satuharapan.com