Wagub DKI Ancam PNS Bolos Tak Dapat TKD

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat hari ini, Jumat (15/5) menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Balai Kota, Jakarta Pusat. Sidak dilakukan karena Wagub mendapat laporan banyak pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI membolos akibat hari kejepit nasional (Harpitnas).

Djarot mulai menggelar sidak pukul 10.45 WIB. Dari ruangannya di Lantai 2, Djarot langsung menuju Ruangan Biro Umum di Lantai 6.

“Jumlah pegawai di sini berapa, Pak?” tanya Djarot kepada Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal), Kisman, yang berjaga di bagian Biro Umum.

Menurut laporan Kisman, jumlah keseluruhan pegawai Biro Umum tercatat sebanyak 332 pegawai. Namun demikian, bersamaan dengan Harpitnas ini, biro umum melaporkan kepada Djarot ada sebanyak 24 pegawai yang mengajukan cuti.

Saat sidak, Djarot sempat menemukan beberapa bangku yang kosong. Menurut laporan pegawai Biro Umum, seluruh pejabat eselon dua tengah menggelar rapat bersama Sekretaris Daerah DKI, Saefullah.

“Hati-hati loh ya, kalau bolos nanti kan nggak dapat TKD (Tunjangan Kerja Daerah, Red). TKD otomatis tidak turun,” ujar Djarot sembari melihat tumpukan print out presensi biro umu.

Orang nomor dua itu memang belum mendapatkan rekapitulasi pasti jumlah kehadiran PNS yang hadir hari ini. Namun, ia mengimbau akan tetap menunggu laporan PNS yang bolos kerja akibat Harpitnas.

Selain mengecek kehadiran pegawai, Djarot juga melakukan pengecekan terhadap kebersihan kantor Biro Umum. Djarot menemukan banyak tumpukan kardus yang tidak terorganisasi dengan baik. Ia juga menemukan sebuah buku cetakan 1887 tergeletak begitu saja di atas lemari.

“Sidak bukan masalah orangnya saja, tapi ruangannya dan kerapiannya juga harus diperiksa,” ujar Djarot.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengakui banyak PNS yang tidak masuk kantor akibat cuti, bahkan membolos.

“Tuh lihat saja yang senam sedikit kan?” ujar Ahok kepada awak media Jumat pagi sembari menunjuk pegawai Pemprov DKI yang tengah melakukan aktivitas rutin senam kesehatan setiap pekan.

Senada dengan Djarot, Ahok akan memeriksa data presensi kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI.

“Nanti BKD akan periksa. Sekarang belum lihat evaluasinya,” ujarnya.

“Kalau bolos, sanksinya TKD harus dipotong. Juga bagi yang terlambat. Nggak pantasi juga telat lima menit,” dia menambahkan. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja