Wagub DKI Ingin Dinas Taman Segera Buat RTH di Relokasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berharap Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) segera setelah PT. Kereta Api Indonesia dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan penertiban (relokasi) penduduk yang menghuni di bangunan di sekitar perlintasan rel kereta api.

Basuki mengemukakan hal ini dalam sambutannya pada acara penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), di Balai Agung, Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (1/10).

“Dalam penataan kawasan, saya juga meminta kepada Dinas Pertamanan untuk tidak boleh menunggu anggaran, dan supaya langsung kerja,” kata Basuki.

Basuki beralasan kalau menunggu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta maka akan butuh waktu lama.

“Karena kalau (Dinas Pertamanan dan Pemakaman) kerja cepat maka akan mewujudkan Jakarta menjadi kota yang modern, tertata rapi dan manusiawi,” lanjut Basuki.

Alasan lain yang dikemukakan Basuki, kalau Dinas Pertamanan tidak segera membuat RTH maka dikhawatirkan akan banyak Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang akan segera membuka lapak  dan berjualan lagi di bekas relokasi itu. Akan tetapi Basuki juga mengingatkan peran Satpol PP untuk tetap menjaga tempat yang akan dipugar oleh Dinas Pertamanan tersebut agar tidak diacak-acak atau dijadikan tempat mesum.

Dinas Pertamananan dan Pemakaman DKI Jakarta sebelumnya sempat dipusingkan dengan perusakan taman kota di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat terjadi bentrok hasil sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dua bulan yang lalu.

Basuki berharap dengan terbukanya RTH paling tidak di sekitar stasiun-stasiun yang lain di Jakarta pihaknya akan membangun jalan inspeksi di sekitar stasiun.

Dalam kaitannya dengan rencana relokasi Pemprov DKI di berbagai lokasi yang dianggap jalur hijau atau berbahaya karena berdekatan dengan perlintasan kereta api, Basuki meminta bawahannya merekam setiap pemberian surat peringatan penertiban kepada warga yang akan digusur karena warga sering berkelit tidak pernah mendapatkan teguran pemerintah sebelum digusur.

“Nanti kalau mau kirim surat peringatan dicatat atau bahkan direkam pake video, saya minta agar mereka (para penghuni) tidak berkelit belum menerima peringatan, padahal kita selalu kirim sesuai peraturan," Basuki menambahkan.

Basuki kadang menjumpai berbagai alasan para warga yang hendak direlokasi, salah satunya yakni para penghuni selalu beralasan tidak pernah mendapatkan surat teguran.

“Ini artinya mereka sengaja tidak mau pergi, dan Pemprov akan tegas menggusur mereka. Oleh karena itu perlu direkam atau dicatat saat sosialiasi biar tidak ada alasan,” Basuki mengakhiri sambutannya.

Editor : Bayu Probo