Wagub: Kado Pahit di HUT Jakarta

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI tahun anggaran 2013 dan gagal meraih Adipura merupakan kado pahit untuk ulang tahun Jakarta. 

"Penilaian dari BPK RI beberapa waktu lalu yaitu laporan keuangan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Saya kira ini kado ulang tahun yang sangat pahit untuk Jakarta," kata Basuki dalam sambutan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke-487 di Lapangan Silang Barat Monas, Jakarta Pusat, Minggu (22/6). 

Selain penilaian dan temuan-temuan dari BPK RI, pria yang saat ini juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta itu juga menyesali perihal Piala Adipura yang tidak berhasil diraih. 

"Sudah nilai laporan keuangannya WDP, Piala Adipura juga kita tidak dapat. Ini ulang tahun yang sangat pahit. Ini berarti kan kinerja kita masih kurang. Untuk selanjutnya, harus ada perbaikan," ujar Basuki. 

Basuki mengaku heran mengapa Jakarta bisa meraih penghargaan Adipura tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya. Padahal, di sebagian besar sudut ibu kota masih banyak ditemukan sampah.

"Saya juga heran kenapa tahun sebelumnya Jakarta selalu meraih penghargaan Adipura. Mungkin yang dinilai cuma kawasan Sudirman-Thamrin. Padahal sungai-sungai kita penuh sampah," kata dia dikutip beritajakarta.com.

Kendati demikian, dalam momentum peringatan HUT Kota Jakarta kali ini, dia berharap seluruh jajaran Pemprov DKI, baik pejabat maupun staf, dapat lebih meningkatkan kinerjanya masing-masing demi kemajuan ibukota. 

"Pembangunan infrastruktur harus terus berjalan, tidak boleh ada yang berhenti. Pengadaan angkutan umum juga harus terus dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan. Pokoknya, bekerja untuk Jakarta. Dirgahayu Kota Jakarta," tutur Basuki. 

Pada Jumat (20/6) lalu, BPK RI memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2013. 

Penilaian tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan penilaian yang diperoleh selama dua tahun sebelumnya, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Disamping itu BPK juga mencatat 86 temuan dengan nilai kerugian mencapai Rp 1,41 triliun dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Tahun Anggaran (TA) 2013. 

Kerugian tersebut dari adanya temuan yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 85,36 miliar serta temuan berpotensi kerugian daerah sebesar Rp 1,33 triliun.

Ia juga telah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan survei terkait warga miskin di ibukota. Pasalnya, selama ini perhitungan warga miskin Jakarta hanya dihitung berdasarkan jumlah kalori yang dikonsumsi dan setara sekitar Rp 300 ribu lebih per bulan. Ke depan, Pemprov DKI akan mengubah pola tersebut berdasarkan besaran nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Jadi, tidak usah kaget kalau tahun ini persentase warga miskin di ibu kota 3 hingga 4 persen lebih, maka pada tahun depan, persentase orang miskin melonjak hingga 50 persen lebih," jelasnya.

Dari berbagai persoalan tersebut, Basuki mengungkapkan, bahwa ini semua merupakan wajah asli Jakarta yang sebelumnya tidak pernah terkuak.

"Kalau orang politik pasti bilangnya ini pil pahit. Tapi, kami tidak suka makan pil yang bohong-bohongan, apalagi pencitraan," tukasnya. (Ant)