Wahid Institute: Peristiwa Pelanggaran Intoleransi Menurun

Tindak pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) serta intoleransi di Indonesia menurun. Hal itu disampaikan oleh the Wahid Institute dalam hasil laporan akhir tahun yang merupakan tahun ketujuh dengan tema "Utang" Warisan Pemerintah Baru di kantornya Jalan Taman Amir Hamzah 8, Jakarta Pusat, Senin (29/12). Hadir dalam Direktur Ekskutif the Wahid Institute Yenny Wahid (kedua dari kiri), Wakil Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat (kedua dari kanan) serta Subhi Azhar peneliti Wahid Institute (kiri) dan Almasyah M Djafar (kanan). (Foto-foto: Dedy Istanto).

Daftar bentuk pelanggaran dan intoleransi yang dilakukan oleh aktor non negara yang disampaikan dalam hasil laporan akhir tahun the Wahid Institute mengenai peristiwa serta pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Daftar bentuk tindakan yang terjadi hasil laporan yang dihimpun oleh the Wahid Institute sepanjang tahun 2014 mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Yenny Wahid Direktur Eksekutif the Wahid Institute saat hadir dalam penyampaian hasil laporan akhir tahun tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan serta intoleransi di kantornya di Jakarta Pusat.

Wakil Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat (kanan) bersama Yenny Wahid saat hadir dalam acara laporan akhir tahun tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan serta intoleransi sepanjang tahun 2014.

Daftar para korban tindak pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta intolerasi yang berhasil dihimpun dalam catatan laporan akhir tahun yang disampaikan oleh the Wahid Institute sepanjang tahun 2014 di kantornya di Jakarta Pusat.

Para tamu undangan serta para awak media yang mengikuti acara hasil laporan akhir tahun tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan serta intoleransi sepanjang tahun 2014 yang disampaikan oleh the Wahid Institute di kantornya.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – The Wahid Institute (WI) mencatat jumlah peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dan intoleransi menurun. Berdasarkan data laporan yang dilakukan sejak tahun 2008, tahun ini merupakan tahun ketujuh WI telah melaporkan hasil pantauannya. Laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) yang disampaikan langsung oleh Yenny Wahid Direktur Eksekutif the Wahid Institute di kantornya Jalan Taman Amir Hamzah 8, Jakarta Pusat, Senin (29/12).

Wahid Institute menyimpulkan ada beberapa hal terjadinya penurunan diantaranya adanya momentum pemilihan legislatif dan presiden pada tahun 2004 yang mendorong banyak pihak, khususnya kontestan pemilu berlomba-lomba menunjukkan diri sebagai pihak yang pro terhadap isu-isu toleransi. Kemudian yang kedua dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden, isu toleransi tidak menjadi satu-satunya fokus utama berita di media baik cetak, elektronik, maupun online. Hal itu mengakibatkan isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan juga berkurang. Selanjutnya faktor yang ketiga adalah adanya gerakan masyarakat sipil dalam memantau, menyuarakan, dan mempublikasikan kasus-kasus pelanggaran KBB yang dinilai cukup berhasil membangun kesadaran publik. Masyarakat sipil tidak hanya yang menjadi korban, maupun para pegiat hak azasi manusia (HAM), namun juga tokoh-tokoh dari organisasi-organisasi keagamaan, media massa dan juga masyarakat umum.

Selama tahun 2014 WI telah menemukan langkah-langkah positif, baik yang dilakukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan juga pemeritahan Joko Widodo (Jokowi). WI berharap langkah positif tersebut akan memberikan dampak bagi pemerintahan yang sekarang untuk terus menyelesaikan kasus-kasus KBB.

Dalam kesempatannya WI juga memberikan sejumlah rekomendasi diantaranya mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melaksanakan fungsi pemantauan, pengawasan, serta evaluasi secara lebih ketat terhadap pelaksanaan Undang Undang (UU) Pemerintah Daerah khususnya pembagian wewenang masalah agama antara Pusat dan Daerah. Kemudian meminta kepada Pemerintah dan DPR merevisi atau mencabut sejumlah peraturan perundang-undangan baik di Pusan maupun Daerah yang melanggar hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Yang ketiga meminta kepada DPR untuk segera menyusun UU tentang KBB untuk memperkuat jaminan perlindungan hak atas kebebasan beragama di seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir meminta kepada Presiden Joko Widodo agar segera merealisasikan janji-janji untuk menegakkan konstitusi dan menjamin setiap warga negara terlindungi hak dan kebebasannya dalam beragama dengan menyelesaikan kasus-kasus penting KBB.

Hadir dalam peluncuran laporan catatan akhir tahun mengenai KBB Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat, Subhi Azhari peneliti the Wahid Institute dan Alamsyah M Djafar.

Editor : Bayu Probo