Wakapolri: Jilbab Polwan Ditunda
TANGERANG SELATAN, SATUHARAPAN.COM – Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Pol Oegroseno mengatakan penundaan jilbab bagi polisi perempuan masih akan menunggu Peraturan Kapolri (Perkap) soal seragam.
Menurut Oegro yang ditemui di sela-sela peringatan HUT ke 63 Kepolisian Perairan dan Kepolisian Udara Baharkam Polri di Mako Ditpoludara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin (2/12), mengatakan sejak ada pernyataan Kapolri soal jilbab, banyak “pemandangan” tidak karuan soal penggunaan jilbab.
“Karena pemakaian jilbab ada dari Aceh ke Papua, jadi kita tunda sambil tunggu peraturan Kapolri (Perkap) jangan sampai pakai jilbab jadi seksi. Jangan sampai bajunya ketat, `body`-nya kelihatan. Malah menimbulkan nafsu,” katanya
Menurut Jenderal bintang tiga itu, Polri sebagai sebuah organisasi negara tentu memiliki aturan tertulis yang mengikat. Apalagi jika pemakaian jilbab bagi polwan benar terlaksana, maka aturan tersebut akan dilaksanakan di seluruh wilayah.
“Saya sebagai staf beliau (Kapolri) melihat situasi ini berkembang, harus mengamankan kebijakan ini. Mereka pakai jilbab nggak karuan, ada model Aceh, model Medan. Maka itu, dengan Irwasum akhirnya memutuskan, okelah ditunda dulu,” katanya.
Oegro menambahkan, untuk mengatasi perbedaan dalam penggunaan jilbab, kepolisian akan mencari model yang sesuai dengan kebutuhan polwan di Indonesia.
“Kita nanti akan bikin tim untuk riset penggunaan baju muslim (untuk polwan) di Iran, Pakistan, Afghanistan, Eropa, Asia, dan lain-lain. Nanti dilihat mana yang cocok. Kapan? `As soon as possible`,” katanya.
Namun, karena hingga saat ini Perkap soal seragam polwan berjilbab belum juga keluar, maka anggarannya pun belum bisa ditentukan.
“Kalau perlu ga ada anggaran, kasihan rakyat kalau uangnya diminta terus. Pakaian dinas yang biasanya tinggal diganti jadi baju muslim,” katanya.
Sebelumnya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Sutarman mempersilakan anggota polisi perempuan mengenakan jilbab saat bertugas.
“Mulai besok kalau ada yang mau pakai (jilbab) saat bertugas tidak masalah,” kata Sutarman beberapa waktu lalu.
Menurut jenderal bintang empat itu, penggunaan jilbab merupakan hak asasi seseorang, sehingga ia mempersilakan anggotanya mengenakan jilbab sebagai bagian menjalankan perintah agama.
Kendati demikian, Sutarman menegaskan pihaknya belum menyiapkan anggaran untuk membuat seragam khusus bagi polwan berjilbab.
“Kepada anggota kalau misalnya ada yang mau pakai silakan, tapi anggaran belum ada, kalau mau beli silakan. Contohnya kan sudah ada,” katanya.
Kapolri: Penundaan Jilbab Polwan untuk Penyeragaman
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Sutarman mengamini perihal penundaan penggunaan jilbab bagi polisi perempuan, guna menyeragamkan pakaian Korps Bhayangkara itu.
“Warna-warni ini menjadi persoalan. Tetapi, soal memakainya saya mendapat apresiasi yang luar biasa dari berbagai pihak. Artinya nggak ada masalah sebetulnya. Ini masalahnya tinggal menyeragamkan,” kata Sutarman usai peringatan HUT ke 63 Kepolisian Perairan dan Kepolisian Udara Baharkam Polri di Mako Ditpoludara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin.
Menurut jenderal bintang empat itu, pemakaian jilbab bagi polwan adalah bagian dari hak asasi seseorang. Namun, begitu dipakai, jilbab polwan ternyata malah berubah menjadi “warna-warni” karena mereka terikat dinas dan lainnya.
“Maka, kebijakan ini saya serahkan kembali. Anda (polwan) silakan seragamkan, Anda yang ada di Jakarta bisa beli tapi yang di daerah-daerah sana belum tentu bisa beli,” ucapnya.
Sutarman juga mengklarifikasi soal Telegram Rahasia (TR) yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Pol Oegroseno pada 28 November 2013 soal penundaan aturan polwan berjilbab. Menurutnya, TR tersebut memang diperintahkan dari Sutarman kepada Oegroseno.
“Saya yang suruh. Saya kebetulan waktu itu ada di Papua, saya telepon Pak Irwasum (saat itu Komjen Imam Sudjarwo), tolong moratorium dulu aturan (jilbab) karena tidak seragam. Saya melihat ada yang merah, ada yang putih, ada yang macam-macam. Ga elok kan,” ujarnya. (Ant)
Bangladesh Minta Interpol Bantu Tangkap Mantan PM Sheikh Has...
DHAKA, SATUHARAPAN.COM-Sebuah pengadilan khusus di Bangladesh pada hari Selasa (12/11) meminta organ...