Waketum PAN: DPD Tak Cocok dengan Sistem Tata Negara RI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional, Mulfachri, mengatakan sesungguhnya DPD RI  tidak cocok dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Ia menjelaskan, di MPR sebelum era reformasi, ada yang disebut sebagai utusan golongan. Tugas dan fungsinya serupa dengan DPD, yakni menjadi suara perwakilan bagi setiap daerah.

"Saya anggap lebih baik kita lakukan studi serius untuk berlakukan lagi sistem yang lama," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Rabu (5/4).

Namun, Mulfachri mengakui bahwa proses pengembalian ke sistem yang lama tidak mudah karena harus melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Namun ia meyakini hal ini tetap bisa dilakukan.

"Ini perlu kajian mendalam. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau bangun demokrasi ideal yang bagus bagi bangsa," kata  Wakil Ketua Umum PAN ini.

Mulfachri Harahap setuju ada evaluasi terhadap keberadaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Hal ini disampaikan Mulfachri menanggapi kericuhan yang sempat terjadi di DPD terkait perebutan kursi pimpinan lembaga itu.

"Saya kira kalau kita ikuti perkembangan banyak pendapat yang menginginkan keberadaan DPD dievaluasi," kata dia.

‎Seperti diketahui, kericuhan DPD terjadi pada rapat Paripurna, hari Senin (5/4), yang membahas pemilihan Ketua DPD. Sebagian anggota setuju ada pemilihan ketua DPD karena sudah ada tata tertib nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur bahwa masa jabatan pimpinan DPD hanya 2,5 tahun. Namun sebagian lagi menilai tidak perlu ada pemilihan karena Mahkamah Agung sudah membuat keputusan yang membatalkan aturan soal masa jabatan pimpinan 2,5 tahun itu.  

Pada akhirnya pemilihan tetap dilakukan. Oesman Sapta terpilih sebagai ketua, dan Nono Sampono serta Darmayanti Lubis terpilih sebagai wakil. Namun sebagian anggota dan pimpinan DPD yang lama masih mempertanyakan keabsahan pemilihan pimpinan baru tersebut.

Editor : Eben E. Siadari