Wakil Bupati Buton La Bakry Diperiksa KPK 8 Jam

Wakil Bupati Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, La Bakry memberikan keterangan kepada awak media usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (25/11). La Bakry diperiksa sebagai saksi untuk Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun yang statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap penanganan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan terpidana Akil Mochtar. (Foto-foto: Satuharapan/Dedy Istanto)

Wakil Bupati Kabupaten Buton, La Bakry usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK terkait kasus dugaan suap penanganan perkara sengketa pilkada Kabupaten Buton di MK yang melibatkan tersangka Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun.

Sejumlah awak media berusaha bertanya kepada Wakil Bupati Buton La Bakry usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK sebagai saksi untuk Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun yang statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Wakil Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, La Bakry usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK sebagai saksi untuk Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun yang statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus dugaan suap penanganan perkara sengketa pilkada di MK yang melibatkan terpidana mantan Ketua MK Akil Mochtar.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Bupati Buton, La Bakry diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuan Said, Jakarta Selatan, hari Jumat (25/11) selama kurang lebih delapan jam.

“Diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi Samsu Umar Abdul Samiun. Kurang lebih 29 pertanyaan yang diajukan dari penyidik,” kata La Bakry saat keluar dari gedung KPK sekitar pukul 18.15 WIB.

La Bakry diperiksa sebagai saksi untuk Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, Samsu Umar Abdul Samiun yang kini statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap sengketa perkara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Buton di Mahkamah Konstitusi (MK).

Samsu diduga memberi suap kepada terpidana mantan Ketua MK, Akil Mochtar dalam penanganan sengketa perkara pilkada Kabupaten Buton tahun 2011-2012. Samsu disangkakan melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum