Wakil Ketua DPR Minta Pemda Fasilitasi Kegiatan KKR

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM –  Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memfasilitasi kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) umat Nasrani di Sabuga, Bandung bukannya membubarkan.

“Jadi semua yang sudah mempunyai dasar aturan-aturan itu oleh Pemerintah Daerah harus difasilitasi pemenuhannya, sehingga masyarakat itu tidak mudah terprovokasi dan salah paham,” kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Jumat (9/12).

Politisi Partai PKS ini menilai seperti kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah sebenarnya tidak ada masalah.

“Misalnya ada kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah, sebenarnya tidak masalah. Cuma kan harus difasilitasi oleh Pemda sehingga tidak ada kesalahpahaman dan terprovokasi orang-orang itu,” kata dia.

Kemudian, kata Fahri, aparat Pemerintah temasuk kepolisian harus bisa menjalankan fungsi polisi masyarakat karena mereka ada peran Pemolisian Masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

“Mana yang salah paham dan mana informasi yang benar, sehingga kemudian tidak menjadi benturan seperti ini, itu tidak baik. Padahal kita pada dasarnya tidak ada yang namanya intoleransi. Cuma karena ada situasi yang tidak jelas, masyarakat kita banyak, ada yang provokasi dan ini yang mencoreng wajah kita semua,” kata dia.

Menurut Fahri, Pemda harus bertanggung jawab terkait pembubaran paksa Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) umat Nasrani oleh sekelompok Ormas di Sabuga.

“Harusnya ini Pemda bertanggung jawab kenapa peristiwa ini terjadi. Kalau ada kesalahan di Pemda ya Pemda harus minta maaf. Dan kepada panitia juga harus duduk bersama dengan Pemda menunjukan kepada masyarakat kegiatan itu ada dasar dan izinnya dan bisa diperlihatkan dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata dia.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum