Wakil Ketua MPR RI: Golkar Tidak Akan Intervensi Proses Hukum Terkait Korupsi Gubernur Atut

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Partai Golkar (Golongan Karya) menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus korupsi yang membelit Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Provinsi Banten, yang merupakan salah satu kader dari fraksi Partai Golkar. Selain itu, Golkar tidak akan pernah melakukan intervensi, menghalangi, meskipun ia kader Golkar, karena itu merupakan tanggung jawab pribadi, sebagaimana ditegaskan Hajriyanto Y Thohari selaku Wakil Ketua MPR RI dari DPP Partai Golkar.  

Dikatakan oleh Hajri, sapaan akrab pria itu, Partai Golkar juga memiliki komitmen untuk pemberantasan korupsi. Meskipun tidak mengintervensi proses hukum, tetapi Golkar akan memberikan penasihat hukum kalau diminta.

Hajri juga mengimbau, relevan dengan permintaan Partai Golkar kepada yang bersangkutan, agar berkonsentrasi dalam menjalani proses hukum, sebagai manifestasi kesungguhan dalam menghadapi tuduhan sebagai tersangka pelaku korupsi.

“Kepada Saudari Atut, diminta koleh DPP Partai Golkar untuk fokus dan berkonsentrasi mengikuti proses hukum itu, dengan benar-benar mencurahkan seluruh waktu, tenaga, dan pikirannya, untuk menghadapi proses hukum itu.” ungkap Hajri seusai menghadiri acara peluncuran Jurnal Maarif di aula FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa (17/12) pagi.

Tidak Bergantung pada Individu 

Partai Golkar adalah partai yang modern, partai yang tidak bergantung pada individu-individu tertentu. Sudah dibuktikan sepanjang sejarah partai Golkar, bahkan ketika Golkar ditinggalkan oleh tokoh yang sangat tinggi kedudukannya di dalam partai, tidak menyebabkan Golkar merosot dan anjlok, jelas Hajri.

Partai Golkar bukan partai figur atau partai tokoh, tetapi partai yang secara institusional (kelembagaan) mampu berjalan sesuai dengan rencana dan program-program. Partai Golkar sudah menjadi suatu sistem yang sudah berjalan, dan sudah melakukan gerakan (movement).

Dalam menghadapi pemilihan umum yang tinggal empat bulan lagi, di mana posisi Atut adalah salah satu yang sangat penting, kader-kader yang lain dalam Partai Golkar akan melakukan pembicaraan terkait dengan posisi Atut di DPP Partai Golkar. Dalam waktu dekat ini Partai Golkar akan segera mengambil keputusan.

“Sampai hari ini belum ada keputusan, tetapi akan segera diambil keputusan seiring dengan status tersangka yang ditetapkan kepada Atut,” tutur Hajri.

Posisi Atut diakui Hajri memang sangatlah penting, karena dia menjabat sebagai Ketua DPP Golkar bidang Perempuan, sekaligus merangkap sebagai Ketua KPBG, yang merupakan organisasi sayap Golkar.

Keputusan itu di satu pihak tidak mengganggu Golkar untuk memenangkan Pemilu 2014, yang paling penting agar Atut bisa konsentrasi menghadapi proses hukum itu.

Editor : Sotyati