Wakil Tigray dan Pemerintah Ethiopia Tandatangani Perjanjian Damai

NAIROBI, SATUHARAPAN.COM-Putaran terakhir pembicaraan damai antara pemerintah Ethiopia dan perwakilan wilayah Tigray negara itu telah diperpanjang ketika para komandan militer menyusun perincian tentang perlucutan senjata pasukan Tigray setelah dua tahun konflik.

Seorang pejabat yang mengetahui pembicaraan tersebut mengkonfirmasi perpanjangan hingga hari Kamis, berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk berbicara di depan umum. Pembicaraan yang dimulai hari Senin di Kenya telah dijadwalkan berakhir hari Rabu.

Pembicaraan yang dipimpin Uni Afrika itu menyusul penandatanganan "penghentian permanen permusuhan" pekan lalu dalam konflik yang diperkirakan telah menewaskan ratusan ribu orang.

Perjanjian tersebut menyerukan perlucutan senjata pasukan Tigray dalam beberapa pekan, tetapi ada kekhawatiran tentang kapan pejuang lain yang bukan bagian dari kesepakatan akan menarik diri dari Tigray. Mereka termasuk pasukan dari Eritrea, yang bertetangga dengan wilayah tersebut, dan wilayah Amhara di Ethiopia.

Bantuan Kemanusiaan

Isu lain yang dibahas pada putaran pembicaraan ini termasuk pemulihan layanan dasar seperti internet, telekomunikasi dan perbankan ke wilayah berpenduduk lebih dari lima juta orang, serta dimulainya kembali pengiriman bantuan kemanusiaan.

Perserikatan Bangsa-bangsa pada hari Rabu (9/11) mengatakan mereka dan mitra masih menunggu akses ke wilayah di mana bahkan beberapa persediaan medis dasar telah habis. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang berasal dari Ethiopia, mengatakan kepada wartawan bahwa dia mengharapkan bantuan untuk dilanjutkan "segera" setelah penandatanganan kesepakatan damai.

Negosiator utama untuk pemerintah Ethiopia, Redwan Hussein, mengatakan bahwa "mungkin pada akhir pekan ini atau pertengahan pekan depan" bantuan kemanusiaan akan diizinkan masuk.

Penyelidik yang didukung PBB mengatakan pasukan Ethiopia menggunakan "kelaparan warga sipil" sebagai senjata dalam konflik yang ditandai dengan pelanggaran di semua sisi. (AP)

Editor : Sabar Subekti