Wapres dan Gubernur BI Bentrok Soal Suku Bunga

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo dikabarkan bentrok mengenai kemana arah suku bunga perbankan di Indonesia di tengah perlambatan ekonomi yang semakin mendalam dihadapi negara berpenduduk terbesar di Asia Tenggara ini.

"Indonesia Policy Makers Clash on Rate Moves as Economy Slows," demikian judul yang diberikan Bloomberg, melaporkan apa yang terjadi seusai sebuah pertemuan antara pemerintah dan Bank Indonesia pekan lalu. Berita ini kemudian banyak dikutip oleh media domestik.

JK menginginkan BI sebagai otoritas moneter secara bertahap memotong suku bunga pinjaman melalui penurunan suku bunga acuan BI atau BI Rate. Tetapi Gubernur Agus Martowardojo membantah hal itu dan mengatakan BI akan mempertahankan kebijakan moneter ketat.

JK mengungkapkan pernyataannya setelah mengikuti rapat antara pemerintah dan Bank Indonesia di Jakarta, (7/5) dan bantahan Gubernur BI diungkapkan tak sampai satu jam kemudian, sebagaimana dilaporkan oleh Bloomberg.

Presiden Joko Widodo ingin memacu ekspansi ekonomi menuju pertumbuhan 7 persen, namun pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) semakin jelas terlihat melambat, dengan hanya mencatat 4,7 persen pada kuartal pertama tahun ini dibanding tahun lalu. Ini merupakan laju pertumbuhan kuartalan terlemah sejak  tahun 2009.

BI mempertahankan kebijakan moneter ketat untuk mendukung pemerintah  mengendalikan inflasi, mengurangi defisit transaksi berjalan dan menopang nilai tukar rupiah, mata uang berkinerja terburuk di Asia tahun ini. Pertengahan April lalu, BI mempertahankan BI Rate di level 7,5 persen, untuk ketiga kalinya dalam tiga bulan terakhir. Pada 19 Mei mendatang Dewan Gubernur BI akan mengadakan rapat bulanan, yang antara lain diharapkan membicarakan arah suku bunga acuan BI.

"Kami tidak berpikir BI memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga dalam  jangka pendek," kata Hak Bin Chua, seorang ekonom di Bank of America Merrill Lynch di Singapura. "Pasar mungkin tidak akan menerima penurunan tingkat hunga dan kemungkinan akan melepas rupiah (jika suku bunga diturunkan."
"
"Bank Indonesia akan mempertahankan kebijakan moneter ketat untuk mengendalikan ekspektasi inflasi dan mengelola tekanan eksternal," kata Agus  Martowardojo pada hari Kamis, kurang dari sejam sejak pernyataan Kalla.  Ia menambahkan BI akan menjaga stabilitas keuangan dan memungkinkan fleksibilitas nilai tukar, sekaligus memperkuat bauran kebijakan.

Para pengamat berharap BI tetap menjaga independensinya dalam menentukan kebijakan bukan berdasarkan tekanan, termasuk dari pemerintah. "Ini juga merupakan uji kepemimpinan Jokowi," kata Nicholas Spiro, managing director Spiro Sovereign Strategy di London.

"Bank sentral tidak pantas dipersepsikan tunduk kepada tekanan politik. Penurunan tajam perekonomian pada kuartal pertama merupakan ujian terhadap kredibilitas BI," kata dia, sebagaimana dikutip oleh Bloomberg.

Belum jelas apakah sikap yang diungkapkan oleh JK adalah merupakan sikap resmi pemerintahan Jokowi atau pendapatnya pribadi belaka. Namun, kebiasaan JK untuk mengomentari berbagai isu mendahului presiden bukan hal yang mengherankan dan sudah sering terjadi, bahkan ketika ia menjadi wakil presiden di masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono. Belum lama ini, JK juga dianggap melewati wewenangnya sebagai wapres ketika ia berbicara tentang reshuffle kabinet.

“Ini sebenarnya penyakit lama JK. Ia ingin seperti wapres saat kabinet SBY. Saat itu dikenal dwi tunggal (pemimpin pemerintahan). Kalau itu diteruskan sekarang, yang ada malah dwi tanggal,” kata pengamat politik Muhammad A.S. Hikam di akun facebooknya, mengomentari  sikap JK.

"Kebiasaan Wapres JK untuk bicara mengenai hal-hal yang seharusnya menjadi prerogatif presiden, tampaknya sulit dihilangkan. Seperti ketika JK menjadi Wapres era SBY periode 2004-2009, kini kebiasaan itu muncul lagi. Lihat saja komentar-komentar JK seputar isu reshuffle.... Saya menengarainya sebagai indikasi intervensionisme. Bukan cuma itu, tetapi juga karena mungkin JK menganggap posisi Wapres itu bukan sekadar pembantu Presiden, tetapi seperti sejajar," kata mantan menristek di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan penurunan suku bunga lebih lanjut yang mungkin akan dilakukan tahun ini adalah jika inflasi turun menjadi di bawah 4 persen. April lalu inflasi naik 6,79 persen dibanding tahun sebelumnya dan belum pernah meningkat kurang dari 4 persen sejak Januari 2013. Sementara BI  menargetkan kenaikan inflasi di kisaran 3 persen hingga 5 persen tahun ini.

"Semuanya tergantung pada tingkat inflasi," kata Brodjonegoro pada sebuah pertemuan dengan para investor pada Rabu kemarin. "Jika inflasi  4 persen menjadi kenyataan, ada kemungkinan (suku bunga turun)."

Editor : Eben Ezer Siadari