Wapres Minta BPK-BPKP Saling Koordinasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM -  Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas masing-masing.

"Saya minta ada koordinasi sistem, baik antara BPK dan BPKP, bukan untuk saling mengambil alih tugas masing-masing, tapi menyinkronkan cara pengawasan yang baik sehingga ada arah yang jelas," kata Wapres dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional BPKP di Aula Gandhi BPKP, Jakarta, hari Selasa (23/8).

Menurut Wapres, Indonesia tidak kekurangan lembaga pengawasan dalam melakukan sistem kenegaraan karena selain BPK dan BPKP, juga ada inspektur jenderal sampai pengawas di tingkat kabupaten.

"Begitu banyaknya pengawasan membuat aparat di bawah begitu capek untuk memberikan laporan lagi setelah diperkasa BPK, BPKP, Irjen masing-masing," kata dia.

JK menambahkan dengan koordinasi yang baik akan menghasilkan pengawasan yang saling melengkapi antara preventif dan setelah suatu kegiatan dilakukan.

"Itulah kenapa BPK berbeda dengan BPKP, karena BPK cenderung pada `post-audit` (pasca), sedangkan BPKP dan Irjen itu internal audit yang meluruskan kalau ada yang bengkok," kata dia.

Wapres kemudian menceritakan pengalamannya ketika menjadi kontraktor pemenang tender pembangunan jalan 30 tahun yang lalu dan dalam pelaksanaannya mendapat peringatan dari BPKP Sulawesi Utara saat itu.

"Waktu itu Pak Victor Hutagaol selalu membawa meteran, jalan yang saya bangun kurang 20 cm, dia lalu tegur saya, ya kita cepat perbaiki," kata dia.

"Artinya, kalau tender yang keliru ya perbaiki kekeliruannya, tidak dibawa ke polisi. Sama apabila tidak dilaksanakan baru dibawa ke polisi. Itulah namanya pengawasan," lanjut JK.

Oleh karena itu, melalui Rakornas APIP, JK juga mengharapkan adanya peningkatan komitmen dan dukungan nyata seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas peran lembaga dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.

Rakornas APIP 2016 dihadiri 90 inspektur jenderal kementerian dan lembaga, 34 inspektur provinsi, 68 inspektur kabupaten/kota, serta para pejabat eselon I dan II BPKP. (Ant)