Wapres Minta Pemda Gelontorkan Anggaran untuk FKUB

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah memberikan anggaran yang cukup untuk forum kerukunan umat beragama (FKUB) sehingga kegiatan-kegiatan terkait menjaga toleransi antarumat di daerah dapat berjalan baik.

"Saya, sejak awal, mengatakan bahwa kerukunan beragama itu tidak mudah, tidak murah, mahal. Apalagi, kalau di daerah kepulauan, wah, itu mahal sekali," kata Ma'ruf Amin saat menerima kunjungan Panitia Pelaksanaan Pekan Kerukunan Internasional dan Konferensi Nasional IV FKUB Tahun 2020 di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (10/3).

Oleh karena itu, Wapres mendorong supaya FKUB ini diberi anggaran yang cukup oleh masing-masing daerah.

Wapres mengatakan bahwa peran FKUB sangat penting sehingga keberadaannya di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi harus dioptimalkan sebagai upaya mencegah terjadinya konflik antarumat beragama sebagai akibat adanya intoleransi.

Fungsi FKUB, lanjut Wapres, tidak hanya terpaku pada persoalan menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama, tetapi juga dapat memelihara kondisi daerah saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saya juga merasa senang ternyata FKUB itu, dari yang saya ketahui, tidak hanya mampu merukunkan antarumat beragama, tetapi di beberapa daerah mampu menyelesaikan terjadinya konflik pilkada," katanya menambahkan.

Oleh karena itu, Wapres Ma'ruf berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dan memelihara keberadaan FKUB dalam rangka menjaga kerukunan antarumat beragama.

Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet mengatakan bahwa keberadaan forum tersebut juga dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain bahwa Indonesia sebagai negara majemuk memiliki sistem untuk menjaga toleransi antarumat beragama.

"FKUB di Indonesia bukan saja bermanfaat bagi Indonesia, melainkan jadi role model bagi negara-negara lain yang belum punya FKUB," kata Ida Pangelingsir.

Pekan Kerukunan Internasional dan Konferensi Nasional Ke-4 FKUB Tahun 2020 rencananya diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 14—19 April, yang diharapkan dapat dihadiri oleh 5.000 peserta dari Indonesia dan beberapa negara lain.

Melalui Konferensi Nasional itu, kata Ida, persoalan-persoalan menyangkut umat beragama di Indonesia, khususnya terkait dengan pendirian rumah ibadah, menjadi makin minim untuk muncul.

"Maka, kita akan cari jalan sebaik-baiknya supaya bagaimana kebebasan beragama, etika beragama berjalan dengan baik. Yang paling penting, kerukunan bangsa itu tetap terjaga, terjamin," ujarnya. (Ant)