Wapres: Sumber Ketimpangan di Negara Berkembang Beragam

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Presiden Boediono mengatakan sumber ketimpangan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia yakni kurangnya ketaatan pada peraturan hukum, perumusan kebijakan fiskal, dan juga proses politik dalam menghasilkan kebijakan.

"Berbeda dengan negara maju yang institusi dasarnya sudah mantap dan lengkap, di negara berkembang seperti Indonesia, sumber ketimpangan itu beragam," kata Boediono saat membuka Seminar "Big Ideas: Bersama Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan" yang diselenggarakan Bank Dunia, di Jakarta, Selasa (23/9).

Boediono mengatakan, di negara berkembang masih banyak segmen institusi dan individu yang tidak taat pada penegakkan hukum.

"Obat mujarab pertama untuk mengatasi ketimpangan ini adalah penegakan hukum," ujar dia.

Di sisi lain, kata Boediono, terdapat jumlah segmen institusi dan individu yang telah taat dalam penegakkan hukum, namun, peraturan hukum itu sendiri tidak berjalan dengan baik.

Dalam hal ini, ujar Boediono, perlu dilihat bahwa ketimpangan juga dapat timbul dari peraturan hukum yang belum sempurna.

"Yang meskipun (peraturan hukum) dilakukan dengan baik, hasilnya tetap tidak baik," ujar dia.

Dengan demikian, mengingat peraturan hukum adalah hasil dari proses politik, maka pembenahan juga perlu dilakukan dengan reformasi politik.

"Pada analisa akhir, aturan hukum adalah hasil proses politik. Jadi perannya adalah perbaikan dan reformasi politik," kata dia. 

Boediono menjelaskan, jika perbaikan dalam proses hukum dan politik itu sudah dilaksanakan, namun ukuran ketimpangan masih besar, peran negara harus lebih diefektifkan melalui kebijakan dan instrumen fiskal.

"Jika masih ada ketimpangan, harus efektifkan peran negara, yakni peran negara untuk kebijakan fiksal. Kesetaraan dalam akses pendidikan dan kesehatan harus dilihat lebih jauh," ujar dia.

Wapres menggarisbawahi, selain beberapa upaya untuk mengurangi ketimpangan tersebut, upaya untuk meningkatkan pembangunan kualitas institusi dan individu harus terus digiatkan.

Pada 2013, menurut data yang dikutip Bank Dunia, indeks ketimpangan konsumsi melalui koefisien gini (gini ratio) sebesar 0,41 atau meningkat dibanding pada tahun 2000 sebesar 0,30.

Di bagian lain, berbicara mengenai kemiskinan, Boediono menjelaskan bahwa Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah memiliki basis data terpadu yang digunakan berbagai institusi untuk menentukan dan mencapai sasaran pengurangan kemiskinan.

"Evaluasi penggunaan basis data yang terpadu telah meningkatkan ketepatan sasaran program. Hal itu ditambah perbaikan mekanisme program dari kaijian faktual di lapangan," ujar dia.

Wapres menambahkan pemerintah daerah juga telah aktif dalam menyertakan programnya bersama pemerintah pusat untuk mengurangi kemiskinan.

"Daerah harus diberi ruang aktif untuk penanggulangan dalam proses perbaikan kemiskinan," ujar Wapres. (Ant)