Warga Malaysia Protes, Tuduh PM Lindungi Wakil PM dari Kasus Korupsi

KUALA LUMPUR, SATUHARAPAN.COM-Ratusan orang menggelar unjuk rasa anti pemerintah pada Sabtu (16/9) di ibu kota Malaysia, menuduh Perdana Menteri Anwar Ibrahim membantu sekutu utamanya lolos dari tuntutan dengan imbalan dukungan politik.

Jaksa secara tidak terduga membatalkan 47 dakwaan korupsi terhadap Wakil Perdana Menteri, Ahmad Zahid Hamidi, pada tanggal 4 September, terlambat dalam proses penelusurannya. Pengadilan menyetujui permohonan pemecatan namun menolak memberikan pembebasan penuh kepada Zahid, yang berarti ia dapat kembali menjabat.

Para pembicara yang berpidato di hadapan massa pada hari Sabtu di Kuala Lumpur menuduh pemerintah Anwar ikut campur dalam kasus ini untuk membiarkan Zahid lolos dengan imbalan dukungan politik.

Beberapa pengunjuk rasa dalam aksai yang didukung oposisi mengenakan kemeja putih bertuliskan “Lawan Korupsi.” Mereka berbaris di pusat kota sambil meneriakkan, “Dakwa Zahid,” “Reformasi sudah mati” dan “Ganyang Anwar.”

Pengunjuk rasa Muhamed Yahya mengatakan ada “tangan tersembunyi yang bekerja” yang menyebabkan dakwaan terhadap Zahid dibatalkan. “Mereka menggunakan pintu belakang,” katanya.

Jaksa mengatakan kasus Zahid dihentikan sementara karena diperlukan penyelidikan lebih lanjut. Anwar mengatakan itu adalah keputusan mantan Jaksa Agung Idrus Harun sebelum dia pensiun dan membantah ikut campur dalam kasus tersebut.

Pencabutan dakwaan tersebut telah memunculkan seruan baru untuk melakukan reformasi yang akan memisahkan peran jaksa agung sebagai penasihat hukum pemerintah dan jaksa penuntut umum.

Zahid mengepalai partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), dan dukungannya sangat penting dalam membantu Anwar membentuk pemerintahan persatuan setelah pemilihan umum pada bulan November yang menyebabkan Parlemen digantung. Pencabutan dakwaan tersebut memicu kritik baru, terutama mengingat sikap anti korupsi pemerintahan Anwar.

Banyak janji yang tidak dipenuhi oleh pemerintahan Anwar, kata pengunjuk rasa Zolazrai Zolkapli.

“Janji-janji mereka semuanya bohong. Ketika kami ditipu oleh propaganda mereka dan ditipu oleh manifesto mereka, kami datang ke sini untuk menunjukkan dukungan kami” terhadap demonstrasi tersebut, katanya.

Polisi telah menyatakan pertemuan tersebut melanggar hukum, karena tidak ada izin yang diberikan untuk mengadakannya, namun mereka tidak menghentikan protes tersebut, yang berakhir dengan damai setelah beberapa jam.

Zahid ditahan atas tuduhan korupsi pada tahun 2018 setelah UMNO kehilangan kekuasaan, menghadapi 12 dakwaan pelanggaran kepercayaan, 27 dakwaan pencucian uang, dan delapan dakwaan penyuapan yang melibatkan lebih dari 31 juta ringgit (setara Rp 100 miliar) dari yayasan keluarganya.

Jaksa menuduh bahwa uang yang dimaksudkan untuk amal disalahgunakan untuk keperluan pribadinya, termasuk untuk berbelanja dan melunasi kartu kreditnya. Lebih dari 110 saksi telah bersaksi dalam kasusnya. (AP)

Editor : Sabar Subekti