Warga Pelauw - Kariuw Sepakat Damai Akhiri Konflik Maluku

AMBON, SATUHARAPAN.COM - Warga Negeri Pelauw dan Kariuw, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah akhirnya sepakat untuk berdamai dan mengakhiri konflik sosial yang terjadi diantara mereka sejak Januari 2022.

Kesepakatan berdamai antara kedua belah pihak dilakukan melalui penandatanganan akta kesepakatan damai yang ditandatangani Penjabat Negeri Kariuw Samuel Jory Radjawane serta Radja Pelauw Rasyad Effendi Latucosina, di Ambon, Senin (14/11).

Penandatanganan kesepakatan damai itu disaksikan langsung Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry C. Tetelepta, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Ruruh A. Setyawibawa, Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammat Marasabessy, serta para tokoh agama se-Maluku, serta tokoh masyarakat dan pemuda kedua negeri itu.

Akta Damai yang ditandatangani itu berisi 22 butir kesepakatan antara kedua belah pihak bertikai, dan salah satu butir penting adalah pemulangan masyarakat Kariuw yang saat ini sementara ditampung di Negeri Aboru ke negeri asal mereka pada 22 Desember 2022, sekaligus Perayaan Natal bersama masyarakat Pelauw.

Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie menyatakan, kesepakatan damai antara warga Pelauw - Kariuw kiranya menjadi tonggak terciptanya perdamaian abadi antara masyarakat kedua negeri yang memiliki pertalian hubungan persaudaraan itu.

"Semua pihak berharap pertemuan dan kesepakatan yang ditandatangani hari ini sebagai wujud rekonsiliasi abadi antara masyarakat Pelauw-Kariuw," katanya.

Dia juga berharap rencana pemulangan warga Kariuw ke negeri asalnya pada 22 Desember 2022 dan dirangkai dengan perayaan Natal bersama warga kedua negeri, dapat berjalan dengan lancar, sebagai salah satu langkah penyelesaian konflik sosial itu.

"Mudah-mudahan Natal bersama dapat terlaksana dengan lancar dalam suasana kekeluargaan dan persaudaraan, seperti yang diharapkan semua pihak," ujar Sadali. Rencana pengembalian warga Kariuw ke negeri asalnya disambut baik Pemprov Maluku, Pemkab Maluku Tengah, maupun aparat TNI-Polri serta masyarakat Pelauw.

Penjabat Bupati Maluku Tengah, Muhammat Marasabessy menyatakan kesepakatan damai antar kedua belah pihak yang bertikai, dapat dijadikan contoh untuk penyelesaian konflik sosial yang terjadi di daerah lain di Maluku, maupun di provinsi lain.

Terkait 22 butir kesepakatan dalam Akta Perdamaian yang ditandatangani, Marasabessy menyatakan, akan menyelesaikan sesuai dengan kewenangan pemkab, mulai dari pemulangan masyarakat Kariuw, pembangunan hunian sementara, pasokan bahan pokok, air bersih, jalan hingga bantuan perahu cepat (speed boat).

"Kepulangan masyarakat Kariuw menjadi salah satu upaya strategis yang sudah disepakati. Saya bersama tim sudah menyiapkan rencana aksi, misalnya pembuatan hunian sementara, termasuk pasokan makan sudah disiapkan bahkan sampai Januari 2023," katanya.

Menyangkut hunian untuk warga Kariuw yang akan dikembalikan, Pemkab telah menyediakan 91 unit rumah warga Kariuw yang masih baik dan tidak dirusak, sambil menunggu penyelesaian hunian sementara dan hunian tetap.

"Sebelum pemulangan akan dilakukan pembersihan lokasi melibatkan personil TNI-Polri serta masyarakat Pelauw dan Kariuw secara bersama-sama," katanya.

Marasabessy yang akrab disapa Mat menyatakan, program lain yang akan dilaksanakan yakni pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah Negeri Kariu, penataan kawasan Negeri Pelauw-Ory dan Kariuw, pengendalian banjir sungai Wae Mareke dan rehabilitasi jembatan Wae Lapia, serta peningkatan jalan lingkar Pulau Haruku (Ruas Jalan Aboru-Oma).

Pemkab Malteng juga akan melakukan pemeliharaan jalan produksi di Pelauw dan Ory, pembangunan pos pengamanan TNI/Polri, pembangunan dan rehabilitasi jembatan perhubungan laut, pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan dan kesehatan di negeri Pelauw-Ory dan Kariu, perbaikan jaringan listrik negeri Pelauw, Ory dan Kariu serta penerangan jalan umum.

"Kami juga akan menangani dana tunggu hunian (DTH) untuk rumah yang rusak dan pembelian terpal, bantuan peternakan berupa kambing dan sapi di 21 negeri, pemberian bantuan pertanian, perkebunan dan hortikultura pada 11 negeri, melakukan penanaman kembali tanaman milik masyarakat Negeri Pelauw, Ory dan Kariu, menyiapkan ketersediaan kebutuhan makanan masyarakat dan bantuan langsung tunai di tiga negeri," katanya.

Selain itu, pelayanan kesehatan bagi masyarakat Negeri Pelauw, Ory dan Kariu, pemberian bantuan untuk kelompok tani dan nelayan di tiga negeri itu, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Pelauw dan Kariuw untuk transportasi laut.