Warga Portugal Unjuk Rasa Krisis Biaya Hidup

LISBON, SATUHARAPAN.COM - Ribuan orang pada Sabtu (25/2) turun ke jalan dalam unjuk rasa di Lisbon guna mendesak kehidupan yang lebih baik di tengah tingginya inflasi yang menyebabkan masyarakat makin sulit memenuhi kebutuhannya.

Portugal merupakan salah satu negara termiskin di Eropa. Data pemerintah menunjukkan tahun lalu lebih dari 50 persen pekerja berpenghasilan kurang dari 1.000 euro (sekitar Rp16,13 juta) per bulan.

Adapun upah minimum bulanan di Portugal adalah 760 euro (sekitar Rp12,26 juta).

Harga rumah di Portugal naik 18,7 persen pada 2022 atau kenaikan tertinggi dalam tiga puluh tahun terakhir.

Harga sewa juga naik tajam karena spekulasi properti atau kenaikan harga yang tajam yang dipicu oleh sentimen dan momentum pasar.

Menurut sebuah studi perusahaan asuransi CIA Landlords, upah yang rendah dan harga sewa tinggi membuat Lisbon menjadi kota ketiga yang paling tidak layak ditinggali. Tingkat inflasi 8,3 persen di Portugal memperburuk masalah ini.

Dalam unjuk rasa yang diorganisir oleh gerakan "Kehidupan yang Layak" itu, Vitor David, seorang programer berusia 26 tahun, mengaku harus tinggal lebih jauh dari ibu kota karena biaya hidup yang mahal di Lisbon.

"Sampai pada suatu titik dalam hidup kami, kami merasa tak lagi memiliki harapan," kata dia.

Dia bahkan ingin pindah ke negara lain di Eropa yang lebih sejahtera. "Sulit sekali," sambung dia.

Data pemerintah menunjukkan sekitar 20 persen warga Portugal memilih tinggal di luar negeri.

"Kami berada di sini agar suara kami didengar," kata Jose Reis yang baru lulus kuliah tapi belum bekerja.

Gerakan "Kehidupan yang Layak" yang diciptakan oleh orang-orang yang tinggal di pinggiran Lisbon yang miskin, mengatakan mereka yang paling rentan sebelum inflasi melonjak adalah mereka yang paling terpukul oleh krisis biaya hidup yang sedang berlangsung.

Mereka menginginkan upah yang lebih tinggi guna menutupi beban biaya akibat naiknya kebutuhan pokok dan regulasi pemerintah dalam sektor perumahan.

Portugal pekan lalu mengeluarkan serangkaian langkah besar untuk mengatasi krisis perumahan, tetapi para pegiat HAM mengatakan proposal itu tidak akan berarti banyak jika pemerintah terus mempromosikan kebijakan menarik orang asing kaya ke negara itu, seperti Digital Nomads Visa yang diperkenalkan pada Oktober. (Reuters)