Wartawan Spanyol Desak PBB Lindungi Aspirasi Rakyat Catalonia

MADRID, SATUHARAPAN.COM - Referendum kontroversial yang berlangsung di Catalonia pada hari Minggu (01/10) masih menyisakan persoalan rumit di Spanyol. Menyusul keinginan pihak pro-referendum yang akan mendeklarasikan kemerdekaan pada hari Senin mendatang, eskalasi konflik antara Catalonia dengan pemerintah pusat Spanyol diperkirakan dapat meningkat bila tidak ada solusi segera yang bisa diambil.

Gloria P. Viñolas, seorang wartawan Spanyol dan pengajar tamu di bidang Jurnalisme dan Hubungan Internasional di Ramon Llull University, menyerukan agar kelompok-kelompok di luar kedua pihak yang berkonflik --termasuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Uni Eropa, mengambil langkah sebelum terlambat. 

Lewat tulisannya yang berjudul, Catalonia Crisis: Outside Groups Need to Step in Before It's Too Late dan dimuat pada 4 Oktober lalu di CNN, Gloria memaparkan pandangannya, yang secara halus mengeritik pemerintah Spanyol yang enggan membuka pintu dialog.

"Kekerasan yang kita saksikan setelah referendum Catalonia pada akhir pekan ini sangat mengerikan, namun hal itu dapat dan harus menjadi pelajaran bagi dunia tentang pentingnya menegakkan semangat demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, " tulis dia.

Menurut Gloria, sebagai salah satu dari 17 komunitas otonom Spanyol, atau pemerintah daerah, Catalonia mendapatkan wewenang terbatas mengenai hal-hal seperti kesehatan dan pendidikan. Namun, ia melanjutkan,  beberapa masalah ekonomi dan fiskal yang lebih besar, yang mempengaruhi infrastruktur dan keamanan, tetap berada di tangan pemerintah Spanyol.

Meskipun Catalonia ingin terlibat dalam dialog seputar distribusi kekuasaan, menurut Gloria, pemerintah Spanyol menolak. Ia mencontohkan beberapa keengganan melakukan dialog itu. Misalnya, baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi Spanyol menunda undang-undang referendum Catalonia, dengan menyatakan bahwa pemungutan suara independen hanya akan sah setelah amandemen Konstitusi Spanyol - sebuah opsi yang tidak mendapat dukungan dari partai-partai yang berkuasa di Madrid.

Hal ini tentu saja tidak dapat menghentikan referendum hari Minggu lalu yang berujung pada aksi kekerasan. Pemerintah Spanyol, yang menyangkal legitimasi pemungutan suara dan hak orang-orang Catalan untuk menentukan nasib sendiri, menganggap referendum tersebut ilegal dan mengerahkan ribuan polisi untuk mencegah pemungutan suara. Menurut pemerintah Catalonia, hampir 900 orang terluka saat polisi menggerebek lebih dari 300 tempat pemungutan suara.

"Mengingat kemungkinan Madrid untuk menerapkan tindakan pemaksaan sejauh ini dan pernyataan  President Catalonia Carles Puigdemont bahwa dia akan mengumumkan kemerdekaan dalam beberapa hari mendatang, konflik tersebut mungkin akan meningkat," kata Gloria.

Pada gilirannya, eskalasi ini bisa berdampak bagi Spanyol secara domestik maupun internasional. "Sebuah perselisihan yang berlarut-larut bisa mengguncang kepercayaan investor Spanyol di pasar dan menjerumuskan Spanyol ke dalam resesi ekonomi lagi. Dan pengaruh global Spanyol yang sedikit berkurang bisa semakin berkurang. Apapun pengaruh yang dimilikinya dalam menengahi konflik di negara-negara seperti Kolombia dan Guatemala bisa lenyap," kata Gloria.

Menurut Undang-Undang Referendum Catalonia, parlemen daerah akan memulai proses ini dalam beberapa hari setelah pengumuman hasil resmi tersebut. Sebagai tanggapan, pemerintah Spanyol tidak mengesampingkan kemungkinan memberlakukan Pasal 155 Konstitusi - sebuah mekanisme ekstrem yang bisa sampai membekukan  pemerintahan Catalonia.

Menurut Gloria, untuk mencegah kekerasan lebih lanjut dan dampak apapun di dalam maupun di luar negeri, perlu upaya memecahkan kebuntuan politik segera.

"Tetapi adakah langkah damai yang bisa ditempuh? Ya, meski akan meminta institusi Spanyol mengakui dan menangani akar penyebab ketidakpuasan bertahun-tahun yang mendahului referendum ini," kata Gloria.

Gloria mencontohkan penggunaan Konstitusi dan peradilan pemerintah Spanyol untuk membungkam serangkaian aspirasi politik, ekonomi dan budaya di Catalonia. Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi Spanyol membatalkan pasal-pasal mendasar undang-undang otonomi Catalonia, yang mendapat dukungan dari Parlemen Spanyol dan Catalan dan bahkan telah disetujui oleh sebuah referendum pada tahun 2006. Di Catalonia, undang-undang tersebut secara luas dianggap sebagai usaha terakhir untuk mengatasi keluhan rakyat Catalonia sambil tetap menjadi bagian dari Spanyol.

Menurut Gloria, Konstitusi yang ada saat ini dibuat sebagai simbol tatakrama politik yang memungkinkan Spanyol untuk beralih dari kediktatoran militer empat dasawarsa menuju demokrasi. Jika Catalonia tetap menjadi bagian dari Spanyol, kata Gloria, kerangka hukum modern harus dirancang dengan semangat yang sama - untuk bekerja bagi rakyat, bukan melawan mereka. 

"Sebuah konstitusi baru harus menghormati peradilan otonom dan wewenang fiskal, yang oleh beberapa komunitas otonom lainnya dipertahankan, serta penggunaan bahasa Catalan di institusi publik. Yang terpenting, ia harus menyediakan kerangka hukum yang mencakup kekhususan kultural dan bahasa Catalonia dan mencegah hak menyelenggarakan pemerintahanan sendiri menjadi  gerakan politik di tempat lain di Spanyol," demikian kata Gloria.

Meski konflik ini sedang berlangsung di Spanyol, kata Gloria, aktor luar juga bisa berperan dalam penyembuhan perpecahan. Para pemimpin Catalonia telah meminta Uni Eropa untuk mengaktifkan mekanisme pencegahan dan sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 7 dari perjanjian UE - prosedur yang dimaksudkan untuk mengatasi kegagalan negara-negara anggota untuk menghormati dan mempromosikan nilai-nilai yang menjadi dasar UE, termasuk kebebasan, demokrasi , penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan supremasi hukum.

Sebaliknya, Komisi Eropa telah menyatakan "kepercayaannya (dalam) kepemimpinan Perdana Menteri Mariano Rajoy untuk mengelola proses yang sulit ini dengan menghormati Konstitusi Spanyol dan hak-hak fundamental warga yang termaktub di dalamnya." 

Meskipun demikian, Parlemen Eropa telah memutuskan untuk mengadakan debat mengenai krisis Catalonia minggu ini. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga bisa berperan. Pada hari Senin, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa,Zei d Ra'ad Al Hussein, meminta pemerintah Spanyol "untuk menerima tanpa penundaan" permintaan dari pakar hak asasi manusia PBB yang relevan untuk berkunjung, dan mendesak pihak berwenang Spanyol untuk memastikan "Investigasi menyeluruh, independen dan tidak memihak terhadap semua tindak kekerasan."  

Sebetulnya, lanjut Gloria, PBB dapat berbuat lebih banyak. Melalui cara-cara resmi, ia harus mengirim pesan kepada aktor mana pun yang menghasut, mendikte, membenarkan dan / atau melakukan pelanggaran hak-hak dasar. PBB juga harus memberi tahu bahwa semua pihak yang berkepentingan menempatkan hak asasi manusia, pertanggungjawaban dan perlindungan warga sipil di tengah negosiasi politik dan proses perdamaian. 

"Mari berharap lembaga-lembaga - nasional, regional dan global - berhasil lulus dari ujian untuk melindungi nilai-nilai demokrasi di Catalonia," tulis Gloria.
 

Editor : Eben E. Siadari