Wasekjen: Munas Golkar Rumuskan Model Konvensi Capres

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar Musyawarah Nasional Partai Golkar turut merumuskan model konvensi calon presiden Golkar untuk kepentingan pemilu presiden 2019.

"Model konvensi pada pemilihan Capres, yang secara orisinil adalah milik Golkar, harus ditetapkan menjadi model baku dalam AD/ART melalui Munas," kata Doli di Jakarta, hari Kamis (11/2).

Doli menyampaikan penetapan model konvensi capres tersebut harus diikuti dengan penempatan Golkar sebagai partai inklusif, terbuka, dan aspiratif, serta adanya peningkatan kemampuan mengelola seluruh sumber daya organisasi partai secara modern yang diikuti dengan daya inovasi, kreativitas, dan penuh dengan gagasan.

Inisiator Generasi Muda Partai Golkar itu mengingatkan saat ini Golkar memiliki kepentingan untuk memulihkan citranya di mata rakyat.

Penyelesaian konflik dan penyatuan kembali melalui Munas yang mungkin diselenggarakan April atau Mei 2016 adalah momentum untuk menumbuhkan harapan baru kepada masyarakat.

"Harapan baru itu bisa didapat tergantung apakah Golkar bisa memperoleh legitimasi politik baru di mata publik atau tidak," kata dia.

Untuk memperoleh legitimasi baru, menurut Doli, Munas kali ini menjadi tolok ukur yang akan menjadi penilaian. Untuk itu, kata dia, Munas kali ini sedikitnya harus memenuhi dan mencerminkan sejumlah hal baru dalam pelaksanaannya.

"Munas harus menghasilkan konsensus baru yang lahir atas semangat rekonsiliasi dan terbangunnya kebersamaan kembali yang didasari oleh kebesaran jiwa dan kejujuran semua pihak yang bertikai selama ini, tidak ada lagi kubu-kubuan," kata dia.

Konsensus juga harus diikuti dengan adanya kompromi-kompromi politik selama proses persiapan maupun saat Munas dilaksanakan, khususnya pada penetapan panitia dan peserta Munas, di mana orientasinya untuk mempertahankan keutuhan partai.

Doli meminta Munas melahirkan komitmen baru yang mengedepankan kepentingan partai di atas kepentingan kelompok atau orang per orang.

"Selain itu harus juga ada komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang terjadi dalam mengelola organisasi selama ini. Cara-cara kepemimpinan otoriter dan oligarkis harus menjadi koreksi, termasuk juga harus ada komitmen baru untuk menghilangkan praktik politik uang, transaksional, dan intimidatif dalam kehidupan berpartai," kata dia.

Terakhir, kata dia, Munas kali ini juga harus melahirkan generasi kepemimpinan baru yang kuat, segar, muda, energik, bebas konflik dan tidak semata mengandalkan uang sebagai kekuatan.(Ant)

Editor : Eben E. Siadari