Wawancara George Saa: Asmat, Papua dan Aspirasi Merdeka

BIRMINGHAM/JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Mendengar nama Septinus George Saa pasti tak terhindarkan untuk menghubungkannya dengan Papua. Ia memang putra kebanggaan pulau paling timur Indonesia itu. Pencapaiannya istimewa.

Pria yang lahir pada 22 September 1986 itu, pada tahun 2004 mengejutkan banyak orang ketika berhasil memenangi lomba First Step to Nobel Prize in Physics, suatu lomba riset ilmiah tahunan dalam bidang Fisika bagi para remaja di seluruh dunia.. Ia meraih kehormatan itu lewat makalahnya yang berjudul Infinite Triangle and Hexagonal Lattice Networks of Identical Resistor. Rumus penghitungan hambatan dua titik rangkaian resistor yang ditemukannya itu bahkan diberi namanya sendiri yaitu "George Saa Formula". Ia masih duduk di SMA Negeri 3 Jayapura kala itu.

Prestasinya itu bukan hanya mengangkat nama Papua tetapi juga Indonesia. Ia mengungguli ratusan paper dari 73 negara yang masuk ke meja juri. Ia meraih medali emas setelah para juri dari 24 negara memutuskan dirinya sebagai pemenang.

George Saa kini berada di Birmingham, Inggris, melanjutkan studi S2-nya di bidang Mechanical Engineering di University of Birmingham. Sebelumnya, ia menempuh studi S1 di Florida Institute of Technology AS, dengan major: Aerospace Engineering dan lulus tahun 2009.

"Saya sudah jadi professional engineer hampir enam tahun di British Petroleum (BP) dari 2010-2015, saat saya pulang setelah menempuh S1 di AS," kata George, panggilan akrabnya, dalam percakapan tertulis dengan satuharapan.com (19/02). Ia berharap tahun ini sudah dapat menamatkan studi S2-nya, dan kembali ke Indonesia. Setelah itu, ia berkeinginan melanjutkan pendidikan untuk meraih gelar Ph.D. Ia sudah mantap berkarier sebagai akademisi.

Sambil menempuh studinya di Birmingham, perhatian George terhadap Papua tak pernah surut. Di Inggris, ia adalah koordinator Lingkar Studi Papua (LSP). Bersama dengan para mahasiswa asal Papua lainnya, ia kerap terlibat diskusi mendalam tentang Papua. Ia juga aktif sebagai admin dalam sebuah grup diskusi WA bernama Spirit of Papua. Bersama para mahasiswa asal Papua di Inggris dan berbagai kalangan yang menaruh Papua, ia  mendiskusikan  masalah-masalah Papua di grup itu.

"Isu sensitif sudah sering diperdebatkan, saya amati baik-baik dan kadang bila ada hal yang menurut saya tidak sesuai, saya akan ikut berbicara dengan bahasa sehalus mungkin namun kalau yang baca dan paham, itu lebih menyayat," kata dia.

Berangkat dari fakta itu, satuharapan.com menilai patut mendengarkan suara seorang George Saa tentang permasalahan Papua, yang dalam satu bulan terakhir menjadi sorotan intens akibat Kejadian Luar Biasa (KLB) Asmat. George Saa patut didengar bukan hanya karena ia seorang yang secara serius mempersiapkan diri sebagai ilmuwan,  juga karena ia salah seorang generasi muda Papua yang memberi perhatian mendalam terhadap masalah di tanah kelahirannya.

Menurut dia, sebagai koordinator Lingkar Studi Papua di Inggris ia dan kawan-kawan acap kali mengadakan rapat. “Kita selalu bahas Papua,” tutur dia.

Satuharapan.com mencoba menghubunginya dan meminta waktunya untuk sebuah wawancara tertulis sejak tiga pekan lalu. Akhirnya, lewat komunikasi Line, George pada hari Senin (18/01) dapat menyediakan waktu dan dengan  senang hati memenuhi permintaan wawancara kami.

Ada berbagai ragam topik yang dibicarakan, mulai dari soal Kejadian Luar Biasa (KLB) Korowai juga isu-isu menyangkut pendidikan.

"Orang Papua itu didiskriminasi dimana-mana, contohnya kalau ada anak muda yang jatuh dari sepeda motor, para pengguna jalan raya yang lain yang lewat tidak turun, mana mau tolong, pasti saling lihat dan tanya dan bilang, 'ah, itu dia pasti mabuk itu.' Masih banyak contoh yang saya temui di Papua," kata dia, tentang diskriminasi yang dialami oleh orang Papua.

Sementara tentang adanya aspirasi untuk merdeka di sebagian kalangan Papua, ia mengatakan itu didorong oleh faktor sejarah. "Dari sisi akademis, sejarah integrasi Papua ini banyak cacat hukumnya. Banyak juga pembelokan fakta. Dan pembunuhan massal di atas tahun 65-70an hingga 80an, ini di Tanah Papua terjadi," ia menambahkan.

Wawancara ini adalah bagian pertama dari lima bagian wawancara Wawancara bagian kedua berjudul George Saa: Orang Papua Didiskriminasi Dimana-mana, bagian ketiga, George Saa: Masalah Masa Lalu Papua Harus Diselesaikan, bagian keempat: RI Sebaiknya Berunding dengan Semua Kelompok di Papua dan kelima, George Saa: Orang Papua Harus Ikut Bangun RI. 

Satuharapan: Belum lama ini Papua menjadi sorotan karena wabah campak dan gizi buruk di Asmat yang membuat puluhan anak-anak meningga dunia dan ratusan dirawat. Bagaimana perasaan George sebagai warga Papua ketika masalah ini diberitakan sangat masif. Apakah hal ini para mahasiswa Papua di Inggris membicarakan ini juga?

Septinus George Saa: Kami mahasiswa Papua di Inggris ini tergabung dalam Lingkar Studi Papua (LSP) Inggris memang ikut terpukul mendengar KLB di Asmat dan memang sempat hendak ikut berkontribusi namun kami tidak sempat ikut apalagi membahas detail langkah ke depan untuk terlibat. Alasannya karena atensi negara sudah ada mengatasi KLB gizi buruk di Asmat. Sudah ada yang “turun tangan” yakni institusi-instiusi negara dari pusat maupun dari Papua sendiri jadi kami LSP fokus di sini angkat bicara soal Korowai karena tidak ada intervensi sama sekali pada waktu itu, beberapa bulan lalu, juga ke depannya.

Untuk kedepan, kami sudah pasti akan ikut terlibat memikirkan solusi permanen untuk Asmat dan juga daerah rawan pangan lain di Papua dan Papua Barat dan disini kami juga sedang melihat upaya apa yang bisa kami lakukan dari sisi akademis seperti yang pernah kami dorong untuk Korowai dan daerah lain di Papua yang membutuhkan bantuan preventif ke depan.

Sebagai orang Papua bagaimana kesan George dengan cara masalah ini diangkat atau diulas di berbagai media?

Sebelumnya maaf ini pendapat saya pribadi. Media di Indonesia ini membahas hal ada dua. Hal yang pertama, saya sangat setuju kehadiran media di Indonesia yang hadir meliputi berita di Asmat. Termasuk teman saya yang bekerja di CNN Indonesia sempat komunikasi intensif dengan saya sebelum dan saat dia meliput di Asmat.

Namun, di kacamata saya, apapun yang diberitakan ini merupakan tindakan peliputan besar-besaran yang reaktif dari teman-teman media di Papua. Dan dalam kondisi seperti begini, saya memang melihat semakin banyak peliputan media, semakin banyak datang bantuan kemanusiaaan, juga pertolongan dari berbagai pihak. Mereka yang datang hadir menolong lebih awal dengan sigap ini kita (mahasiswa Papua) sangat apresiasi khususnya Bapak/ Ibu dari TNI/Polri, lembaga keagamaan, organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah (NGO).

Hal kedua yang kami lihat, media dengan secara tidak langsung menyoroti hadirnya respons dari institusi/birokrat negara ini yang begitu tanggap sehingga mengubah (atau sedikitnya) image dari institusi-instiusi negara ini  di mata Orang Asli Papua (OAP) atas kemurnian pelayanan mereka merespon bencana di Asmat. 

Namun, dengan hadirnya dukungan positif berbagai kalangan, yang kami juga sangat resahkan adalah kehadiran pelayanan di Asmat dalam pengatasian KLB gizi buruk ini akan ada dampak buruk untuk OAP yakni pembentukan opini negatif oleh masyarakat non OAP di seluruh Indonesia maupun di Papua bahwa orang Papua tidak mampu urus dirinya sendiri, juga masyarakatnya. Orang Papua yang adalah pemimpin di daerah pun akan di anggap gagal dan disalahkan oleh pusat. Ini bisa dilihat jelas dimana beberapa kementrian dan juga politisi Jakarta dengan seirama meminta evaluasi otonomi khusus (Otsus) dimana ini otomatis mengindikasikan ketidakmampuan OAP mengurus Papua yang sudah dikucurkan dana puluhan triliun dari tahun 2002 hingga sekarang ini.

Juga hadirnya institusi negara sebagai leading actor dalam respon KLB di Asmat ini akan menjadi perbincangan hangat ke depan di dalam maupun di luar negeri dalam hal legitimacy negara RI di Papua. Bantuan institusi-institusi ini memang sangat menolong teratasinya KLB gizi buruk di Asmat, namun perlu menjadi catatan juga kalau saja gerakan kemanusian murni ini malah akan menjadi komoditas mahal atau amunisi kampanye politik luar negeri Indonesia yang bisa diamati malah semakin menyudutkan orang Papua yang hari inipun sudah termarginalisasi di tanah leluhurnya. Contohnya, (disebut) Papua itu tidak bisa berdiri sendiri, Papua itu majemuk dan dipersatukan oleh NKRI. Orang Papua itu korup sehingga RI hadir untuk meletakkan fundasi pemerintah yang baik. Orang Papua dan Papua harus dipimpin RI karena mereka tidak mampu pimpin diri sendiri.

Dampak lain yang perlu dicatat yakni suksesnya kehadiran institusi negara saat respon KLB di Asmat ke depan akan digunakan untuk menjustify kehadiran mereka di Papua dalam jumlah yang lebih besar lagi dimana sudah jelas dan terang sangat ditentang oleh sejarah panjang pelanggaran HAM di Papua oleh institusi negara ini.

Apakah menurut George pandangan-pandangan negatif tentang OAP itu keliru?

Wah kalau saya rasa tidak keliru, memang ada banyak benarnya, karena mereka-mereka pemimpin kita di Papua ini memang tidak mampu karena mereka bekerja di dalam suatu tatanan sistem yang membatasi gerak langkah mereka untuk berbuat banyak untuk OAP atau dapat secara tegas memprioritaskan OAP.

Perlu diketahui, saat ini di Tanah Papua  (Papua dan Papua Barat) telah terjadi perubahan paling mendasar yang menghancurkan tatanan hidup OAP hari ini yang yang mungkin saja adalah suatu skema rancangan oleh negara dimana banyak pemimpin daerah tidak dapat bendung atau menjaga tatanan hidup orang Papua ini. Saya nilai KLB gizi buruk di Asmat  saat ini adalah dampak dari hancurnya tatanan kehidupan tradisional orang Papua yang terjadi oleh masuknya perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional mengeksploitasi sumber daya alam Papua yang direstui oleh negara atas nama investasi dan pembangunan.

Bagaimana pandangan George tentang Jakarta yang terkesan menyalahkan Pemda, terutama karena Dana Otsus yang besar yang telah dikucurkan?

Dana Otsus itu dikasih ke Papua sudah dengan hitung-hitungan pemerintah yang akurat dan saya rasa analisisnya itu jadi dokumen penting negara. Dapat di analisis secara sederhana, sebanyak 100 persen Dana Otsus turun ke Papua, 80-90 persen pasti dana ini akan lari ke luar Papua. Semua belanja dasar pembangunan di Papua diimpor, didatangkan dari luar Papua.

Menurut saya perlu dicek, bila perlu di studi lebih dalam lagi karena bisa saja saya bias, tetapi ini hipotesis saya saja, karena kalaupun Otsus dinikmati di Papua, itu bisa dilihat sebagian wujudnya pada mobil-mobil luks di Papua, plat hitam plat merah, belum lagi yang pemilik yang mengendarai itu orang non OAP dan sebagiannya OAP.

Di kalangan masyarakat Papua sendiri, gagasan apa yang muncul untuk mengatasi ketertinggalan Papua?

Saya tidak tahu masyarakat ada gagas apa. Yang terakhir lagi sedang dikerjakan adalah Inpres 9 Tahun 2017 di Papua. Masyarakat ini sedang gagas apa yang mau didorong di Papua, saya tidak ikut dari dekat. Dari jauh saja saya melihat. Masyarakat ini saya lihat sudah terpecah dan apatis akan perubahan kondisi ekonomi sosial di Papua yang didorong oleh berbagai faktor dimana faktor politis sangat mendominasi sekali di seluruh Tanah Papua, terutama daerah pemekaran.

Terpecah?

To be honest, saya paham sedikitnya dan ikuti di media dan berita serta komunikasi intensif ke Papua. Saya ambil contoh kecil saja di kampung saya, Maybrat. Saat ini memang masyarakat terpecah, begitu juga di Sorong Selatan, akibat politik lokal setelah Pilkada. Yang kalah Pilkada dan yang pemenangnya mengalami segregasi, dimana dampaknya ini dapat di rasakan dalam pembangunan yakni kabupaten tersebut pun akan dibangun tidak merata karena sedikitnya dukungan masyarakat. Wilayah dalam kabupaten pemekaran yang saya singgung diatas yang memenangkan kandidat terpilih yang akan diberikan porsi pembangunan yang besar karena favoritisme. Inipun diimbangi dampak buruk bagi PNS yang terdidik, pintar, yang selama ini giat bekerja pun tersingkir. Mereka jadi penonton dan PNS yang dasarnya tidak mampu tidak bisa kerja dan tidak tahu bekerja menjalankan sistem justru diangkat hanya karena politik, akhirnya berdampak ke pembangunan, manusianya tidak mampu, ini jelas kelihatan di daerah khususnya daerah pemekaran dan ini adalah bentuk pendidikan politik di Indonesia, yang berlaku di Papua, yang justru menghancurkan tatanan kehidupan orang Papua.

Editor : Eben E. Siadari